Saran Luhut soal Omnibus Law: Dibaca Dulu, Baru Komentar

Kompas.com - 08/10/2020, 08:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada semua pihak yang menolak adanya omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk membaca terlebih dahulu keseluruhan isi aturan tersebut.

"Tadi kita sudah lihat menteri-menteri yang terkait dengan Menko Perekonomian memberikan penjelasan kepada publik. Jadi saran saya, biar semua tenang, karena kita cinta dengan negara kita ini. Baca dulu, baru berkomentar. Jadi, jangan nanti yang belum melihat semua, tapi berkomentar," katanya dalam tayangan Satu Meja the Forum, Kompas TV, Rabu (7/10/2020).

Luhut pun membuka kesempatan untuk semua pihak yang ingin mengetahui dengan jelas terkait omnibus law.

Baca juga: Menaker: Di UU Cipta Kerja, Pekerja Kena PHK Dapat Uang Tunai dan Pelatihan

"Kalau ada yang belum jelas, silakan datang. Kita jelasin, enggak ada masalah dan tunjukkan salahnya di mana. Datang ke saya juga boleh, datang ke Pak Airlangga (Menko Perekonomian) juga boleh. Kita terbuka kok," katanya.

Terpenting, bagi dia adalah semangat untuk Indonesia. Dia tidak setuju apabila perdebatan atau bertentangan dengan pemerintah hanya karena nafsu berkuasa.

"Spiritnya itu buat Indonesia, itu yang penting. Jadi jangan spirit itu karena saya ingin berkuasa atau karena pemerintah ingin diganggu, jangan begitu," ucapnya.

Nafsu berkuasa yang dimaksud Luhut adalah incaran kursi presiden 2024 mendatang. Hal ini sempat disinggung karena gerakan massa kali ini ada kepentingan mengincar jabatan negara.

"Berahi-berahi kekuasaannya ditahan dulu deh. Ini kan Covid-19. Kalau Anda (oknum bertentangan dengan pemerintah) bikin begini, itu bukan hanya berdampak terhadap republik. Tetapi, kepada kamu, keluargamu, dan orang sekitarmu itu bisa kena. Iya kalau kena Covid, bisa sembuh. Kalau kamu kena Covid, lantas orang itu check out (meninggal)," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X