Kemenhub Siapkan 5 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 08/10/2020, 23:00 WIB
Kantor Kementerian Perhubungan Tribun Jakarta/Suci FebriastutiKantor Kementerian Perhubungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja diyakini akan mendorong peningkatan iklim investasi di sektor transportasi.

Saat ini, kata dia, Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan penyempurnaan dan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaannya.

“Karena penyempurnaan regulasi tersebut lebih bersifat mempermudah proses perizinan yang berbelit-belit dan mengharmonisasi regulasi yang tumpang-tindih yang selama ini banyak dikeluhkan, serta memberikan kepastian hukum,” ujar Adita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Selama 12 Tahun, RI Sudah Terbitkan Sukuk Negera Rp 1.538 Triliun

Adita menjelaskan, penyederhanaan regulasi akan berdampak pada proses perizinan yang lebih cepat, efisien dan terukur sehingga dapat menarik investasi dan membuka peluang bagi sektor swasta dalam penyelenggaraan transportasi.

Hal itu tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk mendukung investasi yang dilakukan sektor swasta.

Sementara itu, untuk tindak lanjut UU Cipta Kerja, Kemenhub tengah menyiapkan penyempurnaan dan penyusunan peraturan pemerintah (PP) di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Dalam proses menindaklanjuti UU Cipta Kerja, dari 15 PP yang akan disempurnakan dan/atau disusun, Kementerian Perhubungan merencanakan penyusunan 4 RPP yaitu, RPP tentang Tindak Lanjut UU Cipta Kerja bidang Perkeretaapian, RPP tentang Tindak Lanjut UU Cipta Kerja bidang LLAJ, RPP tentang Tindak Lanjut UU Cipta Kerja bidang Pelayaran, RPP tentang Tindak Lanjut UU Cipta Kerja bidang Penerbangan.

Pemerintah mendorong terbitnya UU Cipta Kerja, yang diharapkan dapat mewujudkan reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik melalui Online Single Submission (OSS).

Adapun penerapan NSPK dimaksud akan diatur dalam RPP terkait NSPK perzinan berusaha yang tengah disusun Pemerintah.

Baca juga: UU Cipta Kerja Berpotensi Buat RI Kian Bergantung kepada Impor Pangan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remajakan Lahan Sawit 180.000 Hektar, Pemerintah Siapkan Rp 5,5 Triliun

Remajakan Lahan Sawit 180.000 Hektar, Pemerintah Siapkan Rp 5,5 Triliun

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Whats New
Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Whats New
Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Whats New
[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

Whats New
Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Whats New
Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Whats New
ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

Earn Smart
Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Whats New
BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

Work Smart
Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X