Kapal Asing Hanya Dijatuhi Sanksi Administratif di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan KKP

Kompas.com - 09/10/2020, 08:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam. KOMPAS.COM/SALMAN PEMPROV GTOMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam.

"Tapi yang jelas, saya minta semuanya harus nelayannya Indonesia. Dan ini sudah banyak beberapa negara yang setuju, cuma karena Covid-19 (kesepakatan) berhenti (belum dilanjutkan kembali)," papar Edhy.

Dalam perjalanannya, kata Edhy, mungkin ada beberapa investor yang meminta diizinkannya beberapa orang asing untuk mengoperasikan kapal dengan alasan tak semua bisa mengoperasikan kapal tersebut.

Edhy bilang, pihaknya akan mengkaji secara hati-hati sebelum mengizinkan.

"Itu akan kita lihat. Tapi sebelum ke arah sana, kita pastikan dulu di awalnya. Kalau dari awal mereka enggak sepakat, ngapain kita ajak (kerja sama). Karena potensi untuk mencurinya besar. Karena pengawasan saja tidak cukup, kita harus mulai dari hubungan kedua belah pihak," jelasnya.

Cara-cara tersebut dilakukan untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan baru di sektor kelautan dan perikanan. Sebab di era sebelumnya, banyak industri yang mati karena perizinan mengoperasikan kapal dipersulit. Dia bahkan menaksir, investasi senilai Rp 300 triliun tidak berjalan.

"Saya lagi coba merinci ulang, tapi yang jelas saya berani taruhan, saya sangat yakin di atas Rp 300 triliun tidak optimal jalan karena kekurangan bahan baku. Saya hanya fokus ini," pungkasnya.

Menghindari kriminalisasi

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menambahkan, sanksi administratif tersebut diberikan untuk kapal-kapal yang sudah memiliki izin, namun tidak terbawa atau rusak.

Adapun ketentuan mengenai sanksi administratif ini selanjutnya akan diatur oleh peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), baik itu mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

"Hal tersebut untuk melindungi agar nelayan yang sudah punya izin tidak dikriminalisasi. Tetap klo dia (kapal tersebut) tidak memiliki izin dan melakukan penangkapan ikan (secara ilegal), itu sanksinya pidana," pungkas Zaini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X