Klarifikasi Menaker Soal Cuti Haid dan Melahirkan di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/10/2020, 08:04 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020) Dok. Humas MenakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan sidang pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Jakarta, pada Rabu (8/4/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, membantah bahwa Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja menghilangkan hak cuti pekerja seperti cuti haid dan cuti melahirkan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, bahwa waktu istirahat dan cuti itu tetap diatur seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kalau tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis, namun undang-undang ini memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah (PP)," kata Ida dilansir dari Antara, Jumat (9/10/2020).

Namun, dalam penjelasannya, Ida justru tak menjelaskan terkait apakah perusahaan masih harus diwajibkan membayar upah penuh selama cuti haid dan melahirkan.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Kemenhub Sempurnakan Peraturan-peraturan ini

Skema no work no pay atau yang lebih dikenal unpaid leave selama ini jadi kekhawatiran para pekerja, khususnya pekerja perempuan, apakah diterapkan di UU Cipta Kerja atau sebaliknya tetap mengacu pada aturan lama di UU Ketenagakerjaan.

Ida menjelaskan, bahwa waktu kerja bagi pekerja tetap mengikuti ketentuan dari UU Ketenagakerjaan meliputi tujuh jam sehari dan 40 jam satu pekan untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu tetap diatur juga ketentuan waktu kerja delapan jam sehari dan 40 jam satu pekan untuk lima hari kerja dalam satu pekan. Terkait lembur, ia memastikan waktu kerja tetap diatur maksimal empat jam dalam satu hari.

Ida mengatakan bahwa UU yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10/2020) itu juga mengakomodir pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat mengikuti sepenuhnya ketentuan yang sebelumnya sudah tertuang di UU Nomor 13 Tahun 2003.

Baca juga: Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja

"Misalnya sektor ekonomi digital yang waktu kerja sangat fleksibel. Kalau di UU sebelumnya tidak mampu mengakomodasi jenis pekerjaan baru, waktu pekerjaan yang fleksibel maka di UU ini jawabannya," tegas Ida.

Ida juga mengungkapkan alasan kenapa pemerintah dan DPR secara mendadak mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Tekankan 3 Aspek Perlindungan Pekerja Perempuan, Apa Saja ?

Menaker Tekankan 3 Aspek Perlindungan Pekerja Perempuan, Apa Saja ?

Whats New
 Sukses Kembangkan Eatlah, Charina Prinandita Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Sukses Kembangkan Eatlah, Charina Prinandita Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
BI Catat Transaksi Uang Elektronik Melonjak 42 Persen, Apa Pendorongnya?

BI Catat Transaksi Uang Elektronik Melonjak 42 Persen, Apa Pendorongnya?

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Ada Antrean Panjang Pencairan BPUM, Ini Kata Kemenkop UKM

Ada Antrean Panjang Pencairan BPUM, Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Mau Cari Tambahan THR? Coba Berburu Saham yang Tebar Dividen Ini

Mau Cari Tambahan THR? Coba Berburu Saham yang Tebar Dividen Ini

Earn Smart
Cair H-10 Lebaran, Ini Besaran THR yang Diterima PNS

Cair H-10 Lebaran, Ini Besaran THR yang Diterima PNS

Whats New
Indonesia Ekspor Cysteine ke Amerika Serikat Senilai 800.000 Dollar AS

Indonesia Ekspor Cysteine ke Amerika Serikat Senilai 800.000 Dollar AS

Whats New
Deretan Anak Muda Indonesia yang Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia

Deretan Anak Muda Indonesia yang Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia

Work Smart
Begini Cara Jadi Wanita Mandiri secara Finansial

Begini Cara Jadi Wanita Mandiri secara Finansial

Work Smart
[POPULER MONEY] Penjelasan Sandiaga soal Tempat Wisata Dibuka tetapi Mudik Dilarang | Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

[POPULER MONEY] Penjelasan Sandiaga soal Tempat Wisata Dibuka tetapi Mudik Dilarang | Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Whats New
Grab Masuk Emtek, Ini Rencana Pengembangan Bisnisnya

Grab Masuk Emtek, Ini Rencana Pengembangan Bisnisnya

Whats New
Kompaknya Luhut dan Sandiaga Sambut Investasi UEA Rp 7 Triliun di Aceh

Kompaknya Luhut dan Sandiaga Sambut Investasi UEA Rp 7 Triliun di Aceh

Whats New
Pimpin Perusahaan Ventura di Usia Muda, Dua Pemuda Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Pimpin Perusahaan Ventura di Usia Muda, Dua Pemuda Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Work Smart
Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X