Airlangga soal Cipta Kerja: Banyak Hoaks Beredar hingga Dorong Perekonomian

Kompas.com - 09/10/2020, 09:20 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan salah satu pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam proses perumusan hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

UU yang digarap dengan metode omnibus law tersebut sebagian besar mengatur soal kebijakan yang berada di bawah kementerian yang dia koordinasikan.

Sebagai perwakilan pemerintah dalam lahirnya kebijakan tersebut, Airlangga pun kerap mengungkapkan pernyataan terkait UU Cipta Kerja di depan publik.

Baca juga: Ini Rencana Jokowi Setelah Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan DPR

Beberapa di antaranya terkait hoaks atau kabar palsu yang beredar di publik mengenai isi UU Cipta Kerja, UU sapu jagat itu dianggap mampu melepas perekonomian Indonesia dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, hingga UU Cipta Kerja jadi solusi untuk penciptaan lapangan kerja ke depan.

Berikut beberapa ringkasan dari pernyataan Airlangga mengenai UU Cipta Kerja:

1. Banyak hoaks beredar

Airlangga menyatakan, banyak hoaks beredar terkait UU Cipta Kerja ketika memberikan keterangan pers secara vitual kepada wartawan pada Rabu (7/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun memberikan penjelasan terkait beberapa isu di dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menurut dia, salah satu hal yang tidak benar di dalam UU tersebut yakni terkait penghapusan upah minimum. Airlangga menjelaskan, upah minimum tidak dihapuskan di dalam UU Cipta Kerja, tetapi tetap dipertahankan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Pertama banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).

"Jadi salary yang diterima tidak turun," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X