UMP 2021 Diusulkan Tidak Naik atau Sama Seperti Tahun Ini

Kompas.com - 09/10/2020, 09:33 WIB
Ilustrasi gaji, upah, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, upah, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan usulan agar upah minimum provinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020. Hal ini sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan Nasional.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, mengungkapkan masukan besaran UMP tahun depan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah pekerjanya di masa pandemi.

"Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi," kata Ida dikutip dari Kontan, Jumat (9/10/2020).

Meski begitu, Ida memastikan pihaknya akan memberikan perkembangan terbaru dan tetap mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan Nasional.

Baca juga: Klarifikasi Menaker Soal Cuti Haid dan Melahirkan di UU Cipta Kerja

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan kalau penetapan UMP tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Namun lantaran adanya kontraksi ekonomi di masa pendemi Covid-19, pemerintah dirasa perlu membuat kebijakan yang meringankan dunia usaha. Ini karena, penetapan upah minimum saat ini dirasa sulit dilakukan dengan formula saat kondisi normal.

Sebagai informasi, dalam PP 78 Tahun 2019 , perhitungan penetapan UMP dilakukan peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Akibat dari pandemi covid-19 ini, pee kita minus, saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah maupun sebagaimana peraturan perundangan-undangan," jelas Ida.

Baca juga: Ini Rencana Jokowi Setelah Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan DPR

Pengusaha setuju UMP tak naik di 2021

Ia menyampaikan, formula penetapan UMP setelah terbitnya UU Cipta Kerja akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan. Soal UMP yang sama dengan tahun ini juga sifatnya masih bersifat usulan.

"Kami sudah melaporkan kepada pak presiden, pembahas peraturan pemerintah ini, kami akan menyertakan stakeholder ketenagakerjaan, dalam hal ini serikat pekerja dan serikat buruh dan teman-teman pengusaha yang diwakili Apindo, Kadin dalam forum tripartit nasional," jelas Ida.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber ,kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ajak ITMG Bangun Persemaian Mentawir untuk IKN

Pemerintah Ajak ITMG Bangun Persemaian Mentawir untuk IKN

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Update Syarat Naik Kereta Api 2022 untuk Orang Dewasa dan Anak-anak

Whats New
OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

OSS Belum Sempurna, Bahlil Akui Ada 2 Masalah Besar

Whats New
Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Kinerja Emiten GGRM dan HMSP Merosot Konsultan Khawatir Rokok Murah Bakal Merajalela

Whats New
Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Rekam Jejak Lin Che Wei, Bongkar Skandal Bank Lippo hingga Bantu Rumuskan Ragam Kebijakan Pemerintah

Whats New
Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Multi Bintang Indonesia Targetkan 100 Persen Energi Terbarukan di Tahun 2025

Whats New
Mentan SYL Optimistis PMK Dapat Segera Diatasi

Mentan SYL Optimistis PMK Dapat Segera Diatasi

Whats New
Meraih Peluang 'Value Chain' Baterai Mobil Listrik

Meraih Peluang "Value Chain" Baterai Mobil Listrik

Whats New
Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Mengenal MLFF, Sistem Pembayaran Tol Tanpa Sentuh yang Bakal Gantikan E-Toll

Whats New
Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Ini Cara Daftar m-Banking BPD DIY di ATM dan HP Tanpa ke Bank

Spend Smart
Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Hadir di Makassar, Kampus UMKM Shopee Ke-9 Siap Bantu Pelaku UMKM Sulsel Naik Kelas

Whats New
Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...

Whats New
Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Lanjutkan Kenaikan, IHSG Ditutup Melonjak 2,24 Persen

Whats New
Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Alkindo Naratama Luncurkan Hexcel Wrap, Plastik Ramah Lingkungan Pengganti Bubble Wrap

Whats New
Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Mulai Hari Ini Penumpang Pesawat Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksin Dosis 2 dan Booster

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.