Pemerintah Dapat Setoran Pajak Rp 97 Miliar dari 6 Perusahaan Digital Asing

Kompas.com - 09/10/2020, 16:03 WIB
Pajak. ThinkstockPajak.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan oleh perusahaan digital sebesar Rp 97 miliar.

Penerimaan tersebut berasal dari enam perusahaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai ditunjuk untuk memungut PPN per Juli dan mulai memungut per 1 Agustus 2020.

"Untuk gelombang pertama, enam entitas yang ditunjuk pada bulan Juli, dan mulai melakukan pemungutan selama Agustus, sudah menyetor PPN yang dipungutnya secara keseluruhan sekitar Rp 97 miliar," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan Dinilai Berpotensi Mengurangi Penerimaan Negara

Hestu pun optimistis perusahaan lain yang telah dan akan ditunjuk pada gelombang-gelombang berikutnya akan melaksanakan kewajiban memungut PPN dengan baik.

Hingga saat ini, proses penghitungan setoran pajak dari perusahaan lain masih dilakukan. Sebab, untuk penunjukkan perusahaan pemungut PPN gelombang kedua baru dilakukan per 1 Okrober 2020.

"Kami sangat mengapresiasi ke 6 PMSE tersebut atas kepatuhannya melaksanakan kewajiban pemungutan PPN tersebut. Kami optimis entitas lain yang ditunjuk pada gelombang2 berikutnya juga akan melaksanakan kewajiban itu dengan baik," ujar Hestu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan mengenai produk atau jasa digital dikenakan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kini telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Baca juga: Kemenko Perekonomian: Amdal Tidak Dihapus di UU Cipta Kerja

Teranyar, DJP hari ini menunjuk delapan perusahaan global untuk menunjuk PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Kedelapan perusahaan itu resmi menarik PPN setelah mendapat penetapan dari DJP.

"Dengan penunjukan ini maka sejak 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," jelas DJP seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Baca juga: Dalam UU Cipta Kerja Pesangon Dipangkas, Pengusaha: Masih Lebih Tinggi Dibanding Thailand hingga Malaysia

Hingga hari ini jumlah pemungut PPN produk digital luar negeri adalah 36 entitas.

"DJP menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan langkah proaktif dari sejumlah entitas yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN," tulis DJP.

Selain itu, otoritas fiskal juga berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP supaya proses persiapan penunjukan termasuk sosialisasi secara one-on-one dapat segera dilaksanakan.

Adapun beberapa perusahaan digital luar negeri yang telah ditunjuk DJP untuk memungut PPN antara lain Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Netflix International B.V, Spotify AB, Facebook Ireland Ltd dan TikTok.

Baca juga: Gedung Dirusak Massa, Kementerian ESDM: Alhamdulillah Enggak Ada yang Cedera...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Susunan Direksi dan Komisaris PLN Terbaru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris PLN Terbaru

Whats New
Masuk Daftar Obligor dan Debitor, Grup Texmaco: Kami Tidak Pernah Dapat BLBI

Masuk Daftar Obligor dan Debitor, Grup Texmaco: Kami Tidak Pernah Dapat BLBI

Rilis
'Tax Amnesty Jilid II' Dimulai 1 Januari 2022, Bagaimana Kesiapan Sistem IT-nya?

"Tax Amnesty Jilid II" Dimulai 1 Januari 2022, Bagaimana Kesiapan Sistem IT-nya?

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat di Sesi I, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BBNI

Rupiah dan IHSG Menguat di Sesi I, Asing Borong BBRI, BBCA, dan BBNI

Whats New
Setelah Angkat Dirut Baru, Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi PLN

Setelah Angkat Dirut Baru, Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi PLN

Whats New
Menko Airlangga: Kemunculan Varian Omicron Bukti Akses Vaksin di Dunia Tak Merata

Menko Airlangga: Kemunculan Varian Omicron Bukti Akses Vaksin di Dunia Tak Merata

Whats New
Sempat Turun, Cadangan Devisa RI Kembali Meningkat Jadi 145,9 Miliar Dollar AS

Sempat Turun, Cadangan Devisa RI Kembali Meningkat Jadi 145,9 Miliar Dollar AS

Rilis
Jadi Presidensi, Ini 3 Fokus Utama RI di KTT G20 Tahun Depan

Jadi Presidensi, Ini 3 Fokus Utama RI di KTT G20 Tahun Depan

Whats New
Gandeng Standard Chartered, Prudential Indonesia Luncurkan 2 Dana Investasi Baru

Gandeng Standard Chartered, Prudential Indonesia Luncurkan 2 Dana Investasi Baru

Whats New
Rangkaian KTT G20 Dimulai Hari Ini, Indonesia Bahas 3 Isu Utama

Rangkaian KTT G20 Dimulai Hari Ini, Indonesia Bahas 3 Isu Utama

Whats New
Soal Pajak Karbon, Anak Buah Sri Mulyani Sebut AS Malu dengan Indonesia...

Soal Pajak Karbon, Anak Buah Sri Mulyani Sebut AS Malu dengan Indonesia...

Whats New
Ini Alasan BEI Tak Suspensi Saham BUKA meski Harga Saham Terus Turun

Ini Alasan BEI Tak Suspensi Saham BUKA meski Harga Saham Terus Turun

Whats New
PPKM Level 3 Serentak Batal, Bagaimana Nasib Ganjil-Genap di Tol 20 Desember-2 Januari di Tol?

PPKM Level 3 Serentak Batal, Bagaimana Nasib Ganjil-Genap di Tol 20 Desember-2 Januari di Tol?

Whats New
Mau Beli Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Naik Rp 1.000 per Gram, Ini Rincian Harga Emas Antam Terbaru

Naik Rp 1.000 per Gram, Ini Rincian Harga Emas Antam Terbaru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.