UU Cipta Kerja, Pengamat: Cita-cita Kedaulatan Pangan Makin Jauh

Kompas.com - 09/10/2020, 16:06 WIB
Ilustrasi beras DOK. Humas Kementerian Pertanian RIIlustrasi beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang ( UU) Cipta Kerja klaster pertanian mengubah tiga undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan impor pangan. Perubahan itu membuka potensi lonjakan impor pangan.

Ketiga beleid itu yakni UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Potensi perluasan impor salah satunya tercermin dari perubahan pada ketentuan umum pasal 1 angka (7) UU 18/2012 yang menyebutkan, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Namun dalam UU Cipta Kerja pengertian tersebut diubah menjadi ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengatakan, dengan ketentuan impor tak lagi berdasarkan kecukupan stok dan produksi dalam negeri, maka UU Cipta Kerja membuat semakin jauh cita-cita Indonesia akan kedaulatan pangan.

Baca juga: UU Cipta Kerja Berpotensi Buat RI Kian Bergantung kepada Impor Pangan

Padahal swasembada pangan menjadi hal yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia pada 2014 lalu.

"Memang UU ini akan sebabkan konsep awal yang dibangun itu jadi berantakan. Konsep awal yang dibangun selama masa Pak Jokowi ini kan disebut kedaulatan pangan. UU Cipta kerja ini sudah tentu kedaulatan pangan semakin jauh dari yang dicita-citakan," ungkap Dwi Andreas kepada Kompas.com seperti dikutip pada Jumat (9/10/2020).

Pada tahun 2014 silam, Jokowi sempat berulang kali mengatakan bakal membawa Indonesia mencapai cita-cita swasembada pangan dalam 3 tahun ke depan.

Seperti pada November 2014 saat melakukan pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda seluruh Indonesia di Istana Negara, dikatakan bahwa anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dialokasikan ke sektor produktif.

Salah satunya bantuan di sektor pertanian, seperti subsidi pupuk, benih, serta kebutuhan infrastruktur dan irigasi. Sehingga targetnya dalam 3 tahun Indonesia mencapai swasembada pangan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

LPS Optimistis Tidak Ada Bank Gagal Sistemik Selama Covid-19

Whats New
Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Tokopedia Catat Pembelian Asuransi Gadget Naik 70 Kali Lipat dalam 2 Tahun

Whats New
Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Erick Thohir Minta Masyarakat Mampu Bayar Vaksin Covid-19 Sendiri

Whats New
Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Menkop UKM: Banyak Penerima Program Bansos yang Naik Kelas Jadi Usaha Mikro

Rilis
Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Kemendag: Masyarakat RI Beli Gula Lebih Mahal Dibanding Konsumen Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X