UU Cipta Kerja Tambah Kewajiban Pengusaha?

Kompas.com - 09/10/2020, 20:12 WIB
Rekam jejak omnibus law UU Cipta Kerja KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoRekam jejak omnibus law UU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Anggota Tim Perumus Omnibus Law Cipta Kerja, Aloysius Budi Santoso mengungkapkan, kewajiban pengusaha menjadi bertambah setelah adanya UU Cipta Kerja.

Menurut Aloysius, kewajiban tambahan pengusaha tersebut yakni memberikan kompensasi kepada pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, yang kontraknya habis atau tidak diperpanjang. 

"Di sini malah pemerintah kemudian mengatakan bahwa sekarang kalau kami (pengusaha) mempekerjakan pekerja kontrak, kemudian kalau kami selesai harus memberikan kompensasi," ujarnya dalam acara webinar virtual, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Soal Amdal di UU Cipta Kerja, Sri Mulyani: Kami Tak Memperlemah

Aloysius menyebut ketentuan kompensasi kepada pekerja kontrak ini sebelumnya tidak diatur di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, kompensasi yang akan didapat oleh pekerja kontrak dengan status PKWT ini masih belum ditentukan besarannya.

Aloysius mengatakan, pemberian kompensasi ini akan diatur di aturan turunan UU Cipta Kerja yakni peraturan pemerintah (PP) yang masih dirancang.

"Jadi, kalau di undang-undang yang lama tidak ada kompensasi. Sekarang, kami sebagai pengusaha harus memberikan malah kompensasi itu," kata dia.

Baca juga: Apindo Minta Pengusaha Bantu Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Pekerja

Meski begitu, ia menyabut masih ada hal yang perlu diperjuangkan oleh dunia usaha lewat aturan turunan UU Cipta Kerja. Sebab, pengusaha justru berharap aturan terkait PKWT bisa lebih panjang dari ketentuan yang ada sebelumnya. 

 

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu.

Dalam perjanjian PKWT juga diatur kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Pengamat: Cita-cita Kedaulatan Pangan Makin Jauh



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X