Kompas.com - 10/10/2020, 06:15 WIB

"Penyakit utama Indonesia di mata investor itu dua, penegakan hukum lemah dan ongkos logistik mahal. Selama dua masalah ini tidak diselesaikan, nasib omnibus law ini akan sama saja dengan paket kebijakan ekonomi," jelas Bhima.

Selain itu, dua masalah prioritas lain juga tak masuk dalam bahasan UU Cipta Kerja yakni permasalahan buruknya konektivitas dan transformasi digital.

Baca juga: Apindo: Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sangat Panjang

"Ketiga masalah konektivitas, lalu keempat masalah transformasi digital. Itu juga belum diselesaikan. Ibaratnya empat masalah utama belum diselesaikan, ini langsung loncat ke masalah ketenagakerjaan," kata dia.

Padahal, masalah ketenagakerjaan juga sebenarnya sudah pernah disinggung pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Paket kebijakan tentang ketenagakerjaan juga pernah diatur dalam paket kebijakan dengan keluarnya PP Nomor 78. Nah skema kenaikan upah ini malah kemudian diobrak-abrik lagi di omnibus law," terang Bhima.

"Jadi masalahnya tidak terselesaikan, tapi berulang terus, karena obatnya salah. Masalah utamanya korupsi dan tingginya logistik, malah diselesaikan dengan ketenagakerjaan," kata dia lagi.

Baca juga: Aturan Outsourcing, Warisan Megawati yang Diperbarui Jokowi 

Penyebab kegagalan paket kebijakan

Paket kebijakan yang awalnya ditujukan untuk menggenjot investasi tak berjalan optimal. Pemerintah sendiri melakukan berbagai evaluasi karena banyak praktiknya yang tak berjalan optimal di lapangan.

Dikutip dari Kontan, pada 2019 lalu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution telah mengevaluasi paket kebijakan ekonomi yang berlaku sepanjang lima tahun terakhir.

Darmin memanggil Kelompok kerja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja III), juga Kelompok kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV).

Dari hasil evaluasi, permasalahan izin investasi menjadi sorotan. Utamanya, terkait pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Menurut Darmin, ada dua masalah pokok yang membuat pelaksanaan OSS belum optimal.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Pengamat: Cita-cita Kedaulatan Pangan Makin Jauh

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Whats New
Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Nilai Transaksi Uang Elektronik Tembus Rp 35,1 Triliun secara Bulanan

Whats New
Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah

Whats New
Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Sukses Terapkan Prinsip Industri Hijau, Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Kemenperin

Whats New
GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

GoPay Jadi Dompet Digital dengan Pengguna Terbanyak, Ini Faktor Pendorongnya

Whats New
IHSG Tumbuh 6,82 Persen, OJK: Masih Tertinggi di ASEAN

IHSG Tumbuh 6,82 Persen, OJK: Masih Tertinggi di ASEAN

Whats New
Digitalisasi Asuransi, Solusi Meningkatkan Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia

Digitalisasi Asuransi, Solusi Meningkatkan Penetrasi Asuransi Jiwa di Indonesia

BrandzView
PLN Hanya Gunakan 57 Persen Dana PMN Tahun Ini

PLN Hanya Gunakan 57 Persen Dana PMN Tahun Ini

Whats New
Survei InsightAsia: 71 Persen Masyarakat Gunakan Dompet Digital, GoPay di Posisi Pertama

Survei InsightAsia: 71 Persen Masyarakat Gunakan Dompet Digital, GoPay di Posisi Pertama

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Merah, GOTO, BUKA, dan MDKA Ambles Lebih dari 6 Persen

IHSG Ditutup di Zona Merah, GOTO, BUKA, dan MDKA Ambles Lebih dari 6 Persen

Whats New
Ini Dompet Digital yang Paling Banyak Dipakai di Indonesia

Ini Dompet Digital yang Paling Banyak Dipakai di Indonesia

Whats New
Mempersiapkan Industri Asuransi Jiwa Menghadapi Pandemi Berikutnya

Mempersiapkan Industri Asuransi Jiwa Menghadapi Pandemi Berikutnya

Whats New
 Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Ada 4 Tuntutan, Petani Tembakau Bakal Duduk Bareng Pemerintah Pekan Depan

Whats New
Investasi Hampir Rp 2 Triliun, Kraft Heinz Perluas Pabrik dan Modernisasi Sistem

Investasi Hampir Rp 2 Triliun, Kraft Heinz Perluas Pabrik dan Modernisasi Sistem

Whats New
Bos OJK Ungkap Sederet Tantangan yang Dihadapi Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Bos OJK Ungkap Sederet Tantangan yang Dihadapi Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.