Ekonom: UU Cipta Kerja Bakal Percuma Kalau Masalah Birokrasi Masih Ada

Kompas.com - 10/10/2020, 12:05 WIB
Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Co-founder & Managing Director PPPI, Wijayanto Samirin mengatakan, strategi pemerintah untuk menggaet banyak investasi tidak akan berhasil bila tidak menyelesaikan masalah di birokrasi.

Menurut dia, akan percuma bila birokrasi pemerintahan belum siap menyederhanakan dan mengadopsi meski pemerintah sudah menempuh banyak kebijakan, seperti 16 paket ekonomi, pengadaan online single submission (OSS), hingga UU Cipta Kerja.

Apalagi dalam UU Cipta Kerja, ada 40 aturan turunan yang bakal dikejar penyelesaiannya dalam sebulan. Empat puluh aturan itu terdiri dari 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres).

"Proses di birokrasi (jadi penghambat). Selama belum meng-address masalah di birokrasi, ini (menggaet investasi) akan sulit juga. UU Cipta kerja itu (baru) pintu masuk, bisa baik kalau dikelola dengan baik, bisa buruk kalau dikelola dengan buruk," kata Wijayanto dalam diskusi Smart FM, Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya

Wijayanto menilai, UU Cipta Kerja yang maksudnya diterbitkan untuk mengurangi ketidakpastian, justru bisa menimbulkan ketidakpastian yang begitu besar.

Apalagi jika dalam pengesahannya, pengusaha ikut-ikutan dalam pengambilan keputusan. Padahal pengambilan keputusan tetap merupakan wewenang pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nyatanya dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri, ada peran blur antara wakil rakyat dengan pengusaha.

"Ada anggota DPR tapi pengusaha juga. Ada birokrasi, tapi punya bisnis juga. Idealnya memang pengusaha selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Tapi yang memutuskan harus benar-benar dari pemerintah. Yang bahaya ini jadi end to end," ungkap Wijayanto.

Dia pun tak memungkiri ada masalah dalam pengesahan UU Cipta Kerja. Tidak ada keterlibatan dari semua stakeholder yang menjadi objek dalam UU tersebut. Hal ini membuat terjadi banyak kesimpangsiuran karena kurang komunikasi.

"Ketertutupan memunculkan ketidakpercayaan. Apalagi ada kesan mau diketok (disahkan) tanggal sekian (tanggal 8 Oktober 2020), tapi dimajukan (jadi tanggal 5 Oktober 2020)," pungkasnya.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Rilis
Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Whats New
50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

Whats New
Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Whats New
BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

Rilis
Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Whats New
Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Rilis
Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Whats New
Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Rilis
Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Rilis
Maman Suherman dan 'Mice' Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi 'Bahagia Bersama' di Kompasianival 2021

Maman Suherman dan "Mice" Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi "Bahagia Bersama" di Kompasianival 2021

Rilis
Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Rilis
Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Whats New
Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Whats New
Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.