Ekonom: UU Cipta Kerja Bakal Percuma Kalau Masalah Birokrasi Masih Ada

Kompas.com - 10/10/2020, 12:05 WIB
Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Co-founder & Managing Director PPPI, Wijayanto Samirin mengatakan, strategi pemerintah untuk menggaet banyak investasi tidak akan berhasil bila tidak menyelesaikan masalah di birokrasi.

Menurut dia, akan percuma bila birokrasi pemerintahan belum siap menyederhanakan dan mengadopsi meski pemerintah sudah menempuh banyak kebijakan, seperti 16 paket ekonomi, pengadaan online single submission (OSS), hingga UU Cipta Kerja.

Apalagi dalam UU Cipta Kerja, ada 40 aturan turunan yang bakal dikejar penyelesaiannya dalam sebulan. Empat puluh aturan itu terdiri dari 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres).

"Proses di birokrasi (jadi penghambat). Selama belum meng-address masalah di birokrasi, ini (menggaet investasi) akan sulit juga. UU Cipta kerja itu (baru) pintu masuk, bisa baik kalau dikelola dengan baik, bisa buruk kalau dikelola dengan buruk," kata Wijayanto dalam diskusi Smart FM, Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya

Wijayanto menilai, UU Cipta Kerja yang maksudnya diterbitkan untuk mengurangi ketidakpastian, justru bisa menimbulkan ketidakpastian yang begitu besar.

Apalagi jika dalam pengesahannya, pengusaha ikut-ikutan dalam pengambilan keputusan. Padahal pengambilan keputusan tetap merupakan wewenang pemerintah.

Nyatanya dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri, ada peran blur antara wakil rakyat dengan pengusaha.

"Ada anggota DPR tapi pengusaha juga. Ada birokrasi, tapi punya bisnis juga. Idealnya memang pengusaha selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Tapi yang memutuskan harus benar-benar dari pemerintah. Yang bahaya ini jadi end to end," ungkap Wijayanto.

Dia pun tak memungkiri ada masalah dalam pengesahan UU Cipta Kerja. Tidak ada keterlibatan dari semua stakeholder yang menjadi objek dalam UU tersebut. Hal ini membuat terjadi banyak kesimpangsiuran karena kurang komunikasi.

"Ketertutupan memunculkan ketidakpercayaan. Apalagi ada kesan mau diketok (disahkan) tanggal sekian (tanggal 8 Oktober 2020), tapi dimajukan (jadi tanggal 5 Oktober 2020)," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sebelumnya, DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Dalam rapat paripurna, fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Daftar 7 Hoaks yang Dibantah Jokowi di UU Cipta Kerja



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

[POPULER MONEY] Vaksin Gratis Tetap Ada | Cara Dapatkan BLT Ibu Hamil

Whats New
Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Selama Pandemi, Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia Capai Rp 28,9 Triliun

Whats New
Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Mengintip Makna dari Relief di Gedung Sarinah

Whats New
17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

17 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182 Terima Santunan Rp 50 Juta dari Jasa Raharja

Whats New
Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Reklamasi Bekas Tambang Timah Habiskan Rp 29 Miliar

Whats New
BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

BPOM Jelaskan Alasan Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase III Belum Selesai

Whats New
Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Ini Enaknya Punya Kartu Kredit...

Spend Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

[POPULER DI KOMPASIANA] Parasut pada Pesawat | Kebijakan Baru WhatsApp | Setop Stigmatisasi Janda

Rilis
Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Bea Cukai Tangkap Mafia Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

Whats New
Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Meski Vaksin Mandiri untuk Korporasi Dibuka, Menkes Pastikan Vaksin Gratis Tetap Ada

Whats New
Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Besok Tarif Tol Jakarta-Cikampek Naik, Ini Rinciannya

Spend Smart
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal di Kepulauan Riau

Whats New
Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Motivasi Kerja Hilang di Awal Tahun Baru? Cas Lagi dengan 6 Cara Ini

Whats New
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Belajar Nilai Kepedulian dari Milenial

Whats New
Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Edufecta Sediakan Platform Pembelajaran Daring untuk Kampus Swasta se-Indonesia

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X