Ekonom soal UU Cipta Kerja: Kalau Itu Hoaks, Mana Draf Finalnya?

Kompas.com - 10/10/2020, 16:26 WIB
Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyampaikan secara resmi isi RUU Cipta Kerja ke masyarakat.

Pasalnya, sebut dia, sejauh ini pemerintah menyatakan banyak informasi yang beredar di masyarakat merupakan hoaks.

"Sekarang pertanyaannya, kalau itu hoaks, tolong sesegera mungkin disampaikan secara resmi, mana draf final yang resmi disampaikan oleh DPR?" kata Enny dalam diskusi virtual Smart FM, Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Ekonom: UU Cipta Kerja Bakal Percuma Kalau Masalah Birokrasi Masih Ada

Menurut dia, isi UU yang sudah disahkan tersebut mesti disosialisasikan ke masyarakat. Jika tak disosialisasikan, DPR akan terkesan sembunyi-sembunyi.

Pasalnya, UU tersebut dianggap positif untuk para buruh dan iklim investasi. Investasi yang masuk ke Indonesia nantinya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

"Yang jadi paradoks adalah kalau tujuannya semulia itu, mengapa pembahasannya seolah sembunyi-sembunyi, gerabak-gerubuk?" papar Enny.

Lebih lanjut, kata Enny, omnibus law UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendukung iklim usaha juga bisa berpotensi mengeruk sumber daya.

Kementerian/lembaga (K/L) yang memberikan kemudahan izin, tetapi disandingkan dengan kepentingan oligarki, akan memberikan permasalahan bagi masyarakat.

"(Memberikan) izin secara sederhana kemudian berkolaborasi dengan kepentingan oligarki, sudah selesai rakyat Indonesia. Dengan kemudahan yang seperti (sekarang) ini saja, oligarki mencengkeram habis sumber daya kita," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Dalam rapat paripurna, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Sementara Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Baca juga: Lewat UU Cipta Kerja, Izin Buka Usaha UMKM Bisa Dilakukan Secara Online

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Genjot Produksi, Inflasi Diproyeksi Tak Meningkat Tinggi

Pengusaha Genjot Produksi, Inflasi Diproyeksi Tak Meningkat Tinggi

Whats New
Berapa Hadiah Uang yang Didapat Pemain India dari Thomas Cup?

Berapa Hadiah Uang yang Didapat Pemain India dari Thomas Cup?

Whats New
Menhub: Industri Penerbangan Indonesia Akan Kembali Bangkit dalam Waktu Dekat

Menhub: Industri Penerbangan Indonesia Akan Kembali Bangkit dalam Waktu Dekat

Whats New
Belajar dari Terra Luna, Investor Jangan Terlalu Bergantung kepada Kripto

Belajar dari Terra Luna, Investor Jangan Terlalu Bergantung kepada Kripto

Earn Smart
Ini Strategi Kemenperin untuk Mempercepat Implementasi Industri Hijau

Ini Strategi Kemenperin untuk Mempercepat Implementasi Industri Hijau

Whats New
Kemenhub Catat 2,15 Juta Pemudik Keluar dari Jabodetabek, Peningkatan Terbesar ke Arah Merak

Kemenhub Catat 2,15 Juta Pemudik Keluar dari Jabodetabek, Peningkatan Terbesar ke Arah Merak

Whats New
Soal WFA, Perusahaan E-commerce Ini Justru Sudah Menerapkannya Sejak Awal 2022

Soal WFA, Perusahaan E-commerce Ini Justru Sudah Menerapkannya Sejak Awal 2022

Whats New
IHSG Anjlok Pekan Lalu, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Reksa Dana?

IHSG Anjlok Pekan Lalu, Bagaimana Dampaknya ke Kinerja Reksa Dana?

Whats New
Menag Bantah Dana Haji Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN

Menag Bantah Dana Haji Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN

Whats New
Soal Investasi Kripto, Sandiaga Uno: Jangan Tergiur Keuntungan Saja, Bisa Jadi Ambyar

Soal Investasi Kripto, Sandiaga Uno: Jangan Tergiur Keuntungan Saja, Bisa Jadi Ambyar

Whats New
Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Tol Mojokerto

Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Tol Mojokerto

Whats New
Stafsus Bantah Erick Thohir Kampanye Saat Turun ke Lapangan

Stafsus Bantah Erick Thohir Kampanye Saat Turun ke Lapangan

Whats New
Lion Parcel Ungkap Tantangan Industri Logistik Selama Pandemi Covid-19

Lion Parcel Ungkap Tantangan Industri Logistik Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Cara Buka Rekening Mandiri Online lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Rekening Mandiri Online lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Rusia-Ukraina Berperang, BPS: Konflik Merugikan Kita...

Rusia-Ukraina Berperang, BPS: Konflik Merugikan Kita...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.