Ekonom Kritik Jokowi: Penyakit Utama Korupsi, Obatnya UU Cipta Kerja

Kompas.com - 10/10/2020, 20:10 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat melakukan video call dengan Dokter Faisal dari RSPI, Minggu (27/9/2020). Dok. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden RI Joko Widodo saat melakukan video call dengan Dokter Faisal dari RSPI, Minggu (27/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR. Pemerintah mengharapkan, regulasi baru ini bisa mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya bisa membuka lebih banyak lapangan kerja.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics (INDEF), Bhima Yudistira, mengatakan UU Cipta Kerja tidak menyelesaikan penyebab utama rendahnya daya saing Indonesia.

"Masalah klasik dan paling utama rendahnya daya saing di Indonesia adalah penegakan hukum. Ini sebenarnya yang jadi penyakit utamanya, investor lebih sensitif pada masalah ini," ujar Bhima dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2020).

Sebagaimana pengalaman kegagalan paket kebijakan ekonomi yang dirilis sampai 16 paket di periode pertama rezim Jokowi, dampaknya relatif tak berpengaruh siginifikan dalam peningkatan investasi.

Baca juga: Aturan Outsourcing, Warisan Megawati yang Diperbarui Jokowi

"Karena masalahnya sama di Indonesia, korupsi. Korupsi tinggi karena apa? Karena penegakan hukumnya lemah. Sudah tahu penyakitnya sejak dulu, tapi obatnya salah, dan itu diulang dengan obat yang sama, penyakitnya tidak akan sembuh. Harusnya kalau tujuannya menarik investasi dan membuka lapangan kerja, kuatkan penegakan hukum karena itulah yang paling disorot investor asing. Salah kalau obatnya dengan UU Cipta Kerja," ujar dia.

Diungkapkan Bhima, sebanyak apa pun aturan dan insentif yang diberikan pemerintah, selama penegakan hukum di Indonesia masih lemah, sulit bagi Indonesia menarik banyak investasi asing.

Masalah utama lainnya yang jadi penyebab rendahnya daya saing Indonesia juga diabaikan di UU Cipta Kerja yakni terkait tingginya ongkos logistik dan buruknya konektivitas. 

"Dulu ada paket kebijakan ekonomi sampai 16 paket. Niatnya baik, untuk menderegulasi aturan yang tumpang tindih, tapi di lapangan tidak berjalan optimal," ungkap Bhima.

Ia mencontohkan, keberhasilan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia dalam menarik investasi asing bukan didominasi kesuksesan dalam menangani masalah isu ketenagakerjaan.

Baca juga: Ekonom soal UU Cipta Kerja: Kalau Itu Hoaks, Mana Draf Finalnya?

Namun pemerintah kedua negara tersebut memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum seperti korupsi dan pungutan-pungutan liar yang merugikan investor.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Whats New
Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Whats New
[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

Whats New
Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Whats New
Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Whats New
ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

Earn Smart
Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Whats New
BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

Work Smart
Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Rilis
Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Whats New
KAI Akan Pasang GeNose C19 di Stasiun Kereta Api

KAI Akan Pasang GeNose C19 di Stasiun Kereta Api

Whats New
8 Tips Lolos Tahap Interview User

8 Tips Lolos Tahap Interview User

Whats New
Mau Hidup Enak di Masa Tua? Aset Ini Bisa Jadi “Pabrik Uang” Anda

Mau Hidup Enak di Masa Tua? Aset Ini Bisa Jadi “Pabrik Uang” Anda

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X