Ini 2 Penjelasan Jokowi yang Masih Simpang Siur di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 11/10/2020, 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO/KEMENLUPresiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya merilis peryataan resmi setelah demo besar-besaran di sejumlah daerah terkait penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja di DPR.

Jokowi memaparkan beberapa alasan perlunya UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menggairahkan iklim investasi yang masuk ke Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lalu menyinggung soal disinformasi atau hoaks terkait polemik UU Cipta Kerja. Penyebaran informasi yang keliru itu jadi salah satu pemicu demostrasi besar-besaran.

Namun demikian, pernyataan resmi Jokowi masih simpang siur karena belum menjawab tuntutan buruh selama demostrasi terkait beberapa revisi UU Ketenagakerjaan di omnibus law. Berikut dua penjelasan Jokowi yang masih simpang siur di UU Cipta Kerja.

Baca juga: Mengenal Proyek Sawah yang Dikunjungi Jokowi Saat Puncak Demo

1. PHK dan pesangon

Jokowi menyinggung soal kabar yang beredar bahwa UU Cipta Kerja mengizinkan perusahaan untuk melakukan pemecatan sepihak tanpa alasan jelas. Menurut dia, UU Cipta Kerja tetap mengatur apa saja batasan perusahaan ketika melakukan PHK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak," kata Jokowi dalam keterangan resminya seperti dikutip pada Minggu (11/10/2020).

Serikat buruh sendiri memprotes perubahan aturan terkait PHK di Pasal 154A di mana pemerintah membolehkan perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawan dengan 14 alasan.

Serikat buruh mengkhawatirkan, aturan PHK dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini akan membuat posisi pekerja semakin lemah. Ada perubahan dalam aturan PHK jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan dan bisa berimplikasi pada jumlah pesangon yang akan diterima karyawan yang terkena PHK. 

Baca juga: Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya

Dikutip dari draf RUU Cipta Kerja, perusahaan bisa melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Lalu perusahaan juga bisa melakukan PHK dengan alasan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan. Dua alasan tersebut sebelumnya tak tercantum di UU Ketenagakerjaan. 

Halaman:


Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Whats New
[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas 'Words Bubble Up Like Soda Pop' | 'Rurouni Kenshin: The Beginning' Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel 'Venom' Dirilis

[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas "Words Bubble Up Like Soda Pop" | "Rurouni Kenshin: The Beginning" Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel "Venom" Dirilis

Rilis
BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

Rilis
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Rilis
Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Whats New
Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Rilis
Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Whats New
Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
Serikat Karyawan Garuda Indonesia Minta Syarat Tes PCR Bagi Penumpang Diganti Jadi Antigen

Serikat Karyawan Garuda Indonesia Minta Syarat Tes PCR Bagi Penumpang Diganti Jadi Antigen

Whats New
Batas Maksimum Gaji Pegawai DKI Rp 4,5 Juta Untuk Dapat Subsidi Upah

Batas Maksimum Gaji Pegawai DKI Rp 4,5 Juta Untuk Dapat Subsidi Upah

Whats New
Harga Batu Bara Acuan Tembus 130 Dollar AS per Ton, Tertinggi Dalam 1 Dekade

Harga Batu Bara Acuan Tembus 130 Dollar AS per Ton, Tertinggi Dalam 1 Dekade

Whats New
Lawan Pandemi, Kadin Gandeng PMI Sediakan Sarana dan Prasarana Plasma Konvalesen

Lawan Pandemi, Kadin Gandeng PMI Sediakan Sarana dan Prasarana Plasma Konvalesen

Whats New
 Kuartal II 2021, Bank Permata Catatkan Laba Bersih Rp 639 Miliar

Kuartal II 2021, Bank Permata Catatkan Laba Bersih Rp 639 Miliar

Whats New
Sepanjang Semester I 2021, Indika Energy Sudah Serap Belanja Modal Rp 529 Miliar

Sepanjang Semester I 2021, Indika Energy Sudah Serap Belanja Modal Rp 529 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X