Ancaman Kerusakan Hutan di UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan Menteri LHK

Kompas.com - 11/10/2020, 08:26 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya. (Dok. Kementerian LHK) Menteri LHK Siti Nurbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar buka suara terkait kekawatiran ancaman kerusakan hutan setelah disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Sejumlah kalangan menilai, pasal di omnibus law menghilangkan kewajiban sebesar 30 persen kawasan hutan dalam izin pemanfaatan kawasan hutan. Namun dalam penjelasannya, Siti Nurbaya mengklaim kalau aturan terbaru justru memperkuat batasan 30 persen.

"Justru dalam Omnibus Law, ini bisa lebih ketat daripada hanya angka 30 persen," kata Siti dikutip dari akun Twitter-nya @SitiNurbayaLHK pada Minggu (11/10/2020).

Selain itu, ia melanjutkan, omnimus law akan menegaskan sanksi yang bakal diterima perusahaan nakal dalam pengelolaan kawasan hutan dengan hukuman pidana.

Baca juga: UU Cipta Kerja yang Menciptakan Kerusuhan

"Jika setelah UU Omnibus Law masih ada yang 'bermain-main' lagi di dalam kawasan, maka akan diterapkan sanksi pidana yang tegas," kata politisi Partai Nasdem ini.

Sementara itu dilansir dari Antara, Siti Nurbaya mengatakan terkait penyelesaian kebun rakyat dan korporasi dalam kawasan hutan serta belum punya izin (keterlanjuran), sangat tidak benar jika dikatakan UU Omnibus Law memberikannya "cuma-cuma" tanpa ada sanksi apapun.

Faktanya, menurut dia, korporasi yang "terlanjur" berada di dalam kawasan, akan dikenakan sanksi denda atas keterlanjuran "kebijakan masa lalu", dan sanksi denda itu akan menjadi penerimaan negara.

Denda paling besar yang memungkinkan, masuk ke kas negara untuk dikembalikan ke rakyat. Ketentuan itu, ia mengatakan menjadi penting, karena kasus-kasus keterlanjuran yang ditemukan menyangkut hak hidup orang banyak secara turun temurun, dan dibutuhkan kepastian berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

Baca juga: Ini 2 Penjelasan Jokowi yang Masih Simpang Siur di UU Cipta Kerja

"Ingat, ada banyak rakyat yang menggantungkan hidup dari sektor hutan. Keterlanjuran harus ditertibkan dengan peraturan yang tegas, terang, dan adil bagi semua pihak. UU Omnibus Law mengakomodir semua hal itu!" ujar Siti.

Sebelumnya pada konferensi pers bersama tentang UU Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10/2020), ia mengatakan UU Cipta Kerja sekaligus menjawab dispute UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), tentang masalah penggunaan tanpa izin kehutanan di dalam kawasan hutan.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Mahalnya Iron Dome, Teknologi Israel Penghalau Roket Hamas

Whats New
Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Rilis
Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Antisipasi Kerugian Saat Gagal Panen, Mentan Minta Petani Ikut AUTP

Rilis
PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

PPKM Mikro Diperpanjang, Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Harus Tutup

Whats New
Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Mulai Besok, KRL Kembali Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB

Whats New
Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Kartu ATM atau Kartu Kredit Hilang, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Larangan Mudik Berakhir, Simak Jadwal KRL Terbaru Mulai Besok

Whats New
Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Syarat Perjalanan Terbaru Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Rencana Kenaikan PPN Belum Dibahas Antar-Kementerian

Whats New
Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Ini Syarat Naik Kereta Jarak Jauh Setelah Larangan Mudik Berakhir

Whats New
Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Telkom Nyatakan Kualitas Layanan Suara dan Data di Jayapura Sudah Meningkat

Rilis
Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Selama Larangan Mudik, KAI Layani 81.000 Penumpang Non-mudik

Whats New
Mengenal COD dan Cara Komplain jika Barang Tidak Sesuai Pesanan

Mengenal COD dan Cara Komplain jika Barang Tidak Sesuai Pesanan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X