Sri Mulyani hingga Airlangga Jawab Kritikan Investor Global soal UU Cipta Kerja

Kompas.com - 11/10/2020, 09:00 WIB
Jajaran menteri melakukan konferensi pers terkait pasal-pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10/2020). 
Dok. Kemenko PerekonomianJajaran menteri melakukan konferensi pers terkait pasal-pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10/2020).

Menurut Airlangga para investor itu membaca draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang pertama kali diajukan pemerintah ke DPR untuk dilakukan pembahasan.

Baca juga: Lewat UU Cipta Kerja, Izin Buka Usaha UMKM Bisa Dilakukan Secara Online

Oleh karenanya, dengan draf yang ada saat ini, Airlangga membantah, UU Cipta Kerja dapat memperkeruh kondisi lingkungan nasional.

“Memang ada persepsi demikian, walaupun itu tidak tepat,” katanya.

Lebih lanjut Airlangga menegaskan, keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan lingkungan terefleksikan dengan tetap diwajibkannya dokumen analisis mengenai dampak linkungan atau Amdal bagi pelaku usaha dengan potensi dampak lingkungan tinggi.

“Itu clear Amdal tetap ada,” ujarnya.

3. Bahlil Lahadalia

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sebanyak 35 investor asing yang tidak setuju dengan Undang-undang Cipta Kerja tidak pernah melakukan investasi di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebanyak 35 investor tersebut menuliskan surat terbuka kepada pemerintah untuk mengungkapkan kerasahan terhadap dampak penerapan UU Cipta Kerja, terutama pada keselamatan lingkungan.

"UU ini ada yang setuju dan tidak setuju. Khususnya dari luar negeri, kemarin ada surat terbuka yang diberitakan media online menyatakan 35 pengusaha tidak setuju (menolak) dengan Cipta Kerja," ujar Bahlil saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (8/10/2020).

"Setelah di cek perusahaan tersebut tidak terdaftar di BKPM sebagai perusahaan yang menginvestasikan dananya di Indonesia. Tidak ada dan kami cek di bursa efek juga tidak ada," sambung dia.

Bahlil menilai, keberadaan surat terbuka tersebut menunjukkan ada beberapa negara yang tidak menginginkan Indonesia menjadi lebih baik.

"Saya malah bertanya, kalau memang tidak pernah investasi di Indonesia, dan tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tiba-tiba melakukan surat terbuka tidak setuju, ada apakah ini?," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Spend Smart
Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Whats New
Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Rilis
Nilai Ekspor Mie Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Nilai Ekspor Mie Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Whats New
Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

Whats New
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

Whats New
PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultra-Mikro di Luar Jawa

PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultra-Mikro di Luar Jawa

Whats New
Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Whats New
Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Whats New
Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Rilis
Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Rilis
Pertamina: Stok BBM dan Elpiji Sangat Aman Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pertamina: Stok BBM dan Elpiji Sangat Aman Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Rilis
Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia Versi Forbes

Bos Pertamina Masuk Jajaran Wanita Paling Berpengaruh di Dunia Versi Forbes

Whats New
7 Insiden Proyek Kereta Cepat: Pipa Meledak hingga Tiang Pancang Roboh

7 Insiden Proyek Kereta Cepat: Pipa Meledak hingga Tiang Pancang Roboh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.