Marak Hoaks Karena UU Cipta Kerja Tak Bisa Diakses Publik

Kompas.com - 11/10/2020, 09:36 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO/KEMENLUPresiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya baru merilis peryataan resmi setelah demo besar-besaran di sejumlah daerah terkait penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja di DPR.

Jokowi memaparkan beberapa alasan perlunya UU Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menggairahkan iklim investasi yang masuk ke Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lalu menyinggung soal disinformasi atau hoaks terkait polemik UU Cipta Kerja. Penyebaran informasi yang keliru itu jadi salah satu pemicu demostrasi besar-besaran, beberapa aksi demonstrasi bahkan berakhir dengan kericuhan. 

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyebut penyebaran hoaks sebenarnya relatif minim terjadi jika pemerintah dan DPR terbuka soal isi UU Cipta Kerja yang sudah final.

Baca juga: 3 Manfaat UU Cipta Kerja untuk Rakyat Seperti yang Diklaim Jokowi

Selama ini, publik sendiri tak bisa mengakses atau membuka isi dari isi UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR. Kondisi ini menimbulkan banyak penafsiran masyarakat yang berbeda-beda atas draf RUU Cipta Kerja yang sudah beredar luas.

"Sekarang pertanyaannya, kalau itu hoaks, tolong sesegera mungkin disampaikan secara resmi, mana draf final yang resmi disampaikan oleh DPR?" tegas Enny dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (11/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembahasannya dinilai tidak transparan

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga tidak banyak menyosialisasikan isi dari UU Cipta Kerja di masyarakat. Terlebih, pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR juga terkesan kejar tayang.

Bahkan Presiden Jokowi sendiri baru buka suara soal UU Cipta Kerja sehari setelah demo besar-besaran di berbagai daerah. Selain itu, beberapa poin penjelasan dari Presiden Jokowi juga masih dianggap simpang siur. Sebut soal skema cuti hingga aturan PHK di regulasi terbaru.

Baca juga: Daftar 7 Hoaks yang Dibantah Jokowi di UU Cipta Kerja

"Yang jadi paradoks adalah kalau tujuannya semulia itu, mengapa pembahasannya seolah sembunyi-sembunyi, gerabak-gerubuk?" kata Enny.

Lebih lanjut, kata Enny, omnibus law UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendukung iklim usaha juga bisa berpotensi mengeruk sumber daya. 

Halaman:


Sumber kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Whats New
Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Earn Smart
SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung 'Roadmap' yang Jelas

SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung "Roadmap" yang Jelas

Whats New
Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Whats New
Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.