Singgung UU Cipta Kerja, Hotman Paris Beberkan Susahnya Buruh Tuntut Pesangon

Kompas.com - 11/10/2020, 10:46 WIB
Hotman Paris usai menjalani BAP di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019). KOMPAS.com/IRA GITAHotman Paris usai menjalani BAP di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara kondang Hotman Paris angkat bicara terkait polemik disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu kontroversi. Baik pemerintah maupun DPR, sampai saat ini belum merilis draf final UU Cipta Kerja.

Menurut Hotman, berdasarkan pengalamannya puluhan tahun menjadi advokat, permasalahan yang sering dihadapi pekerja atau buruh adalah sulitnya menuntut hak pesangon.

"Terlepas setuju atau tidak omnibus law, dalam 36 tahun pengalaman saya menjadi pengacara. Masalah yang dihadapi buruh adalah dalam menuntut pesangon, karena prosedur hukumnya sangat panjang," ucap Hotman dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (11/10/2020).

Selama ini, banyak kasus perusahaan yang tidak membayarkan hak pesangon sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Namun pekerja korban PHK dihadapkan pada kondisi sulit karena prosedur menuntut pesangon hingga sampai ke pengadilan bukan perkara gampang.

Baca juga: 3 Manfaat UU Cipta Kerja untuk Rakyat Seperti yang Diklaim Jokowi

Tuntutan pesangon hingga ke meja pengadilan seringkali terpaksa ditempuh pekerja korban PHK karena selama ini Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan di daerah umumnya tak banyak membantu menekan perusahaan.

Di sisi lain, untuk menuntut hak pesangon ke pegadilan, butuh pengacara yang memakan biaya yang tak sedikit. Itu pun belum tentu putusan pengadilan memenangkan pekerja korban PHK.

"Dimulai dengan kalau majikan menolak lalu melalui dewan pengawas Depnaker (Departemen Tenaga Kerja). Depnaker tidak punya power hanya berupa syarat, mau tidak mau si buruh harus ke pengadilan," ungkap Hotmen.

"Di pengadilan bisa sampai peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA), bayangkan bayar honor pengacara berapa, bisa-bisa honor pengacara lebih besar daripada pesangonnya," kata dia lagi.

Baca juga: Ini 2 Penjelasan Jokowi yang Masih Simpang Siur di UU Cipta Kerja

Ia berujar, terlepas apakah besaran pesangon mengacu pada aturan lama yakni UU Ketenagakerjaan ataupun direvisi di UU Cipta Kerja, pemerintah juga seharusnya prioritas memastikan pekerja atau buruh korban PHK mendapat pesangonnya sesuai aturan yang berlaku.

Contohnya, lanjut Hotman, pemerintah bisa mengeluarkan aturan yang memudahkan dan mempersingkat pengajuan tuntutan hak pesangon bagi pekerja korban PHK di pengadilan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Whats New
Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Whats New
Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Whats New
Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Spend Smart
Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Whats New
Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Whats New
Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Whats New
Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Whats New
Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Whats New
Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Rilis
[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

Rilis
Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X