Pengamat dari UGM Nilai UU Cipta Kerja Bikin Ketidakpastian Investasi Migas, Mengapa??

Kompas.com - 12/10/2020, 11:38 WIB
Para pekerja di industri hulu migas sedang melaksanakan pekerjaannya di lapangan. SHUTTER STOCKPara pekerja di industri hulu migas sedang melaksanakan pekerjaannya di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, salah satu tujuan utama diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ialah untuk mempermudah berbagai perizinan, guna menggaet minat investor.

Namun, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, justru menilai UU sapu jagat itu berpotensi memberikan ketidakpastian bagi investasi sektor minyak dan gas ( migas).

Hal itu diakibatkan tumpang tindih aturan antara UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Baca juga: Sambangi Ketua Umum PBNU Jelaskan UU Cipta Kerja, Menaker: Saya Kira Beliau Mengerti...

Fahmy menyebutkan, pada klaster Migas UU Cipta Kerja Pasal 5 ayat (1) mengatur, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Padahal, UU Migas Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama.

"Dengan perubahan tersebut, apakah masih menggunakan izin kotrak kerja sama seperti diatur dalam UU Migas 22/2001 atau menggunakan izin usaha seperti diatur dalam UU Cipta Kerja?" tutur Fahmy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/10/2020).

Selain itu, Fahmy juga menyoroti, ketidakpastian lembaga yang memberikan izin operasi.

Di dalam UU Migas 22/2001, izin kontrak kerja sama investasi Migas selama ini diberikan oleh SKK Migas atas nama Pemerintah sebagai pemegang kuasa.

"BUMN Khusus memang diatur dalam UU Cipta Karya, tetapi tidak menyebutkan bahwa apakah BUMN Khusus itu menggantikan peran SKK Migas," ujarnya.

Menurut dia, tidak diaturnya kelembagaan yang memberikan izin akan semakin menimbulkan ketidakpastian investasi Migas di Indonesia.

"Alih-alih menciptakan kepastian, UU Cipta Kerja, yang bertentangan dengan UU Migas 22 Tahun 2001 terkait perubahan perizinan dari izin kontrak kerja sama menjadi izin usaha, justru akan memicu ketidakpastian investasi Migas," ucap Fahmy.

Baca juga: Lawan Mafia BBM, Penyidik PNS BPH Migas Bakal Dibekali Senjata Api



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X