Cerita Sri Mulyani soal Warisan Belanda: Ekonomi yang Rusak hingga Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit bahkan sejak era kemerdekaan.

Menurut Bendahara Negara ini, Indonesia merdeka tidak dalam kondisi perekonomian yang tenang. Pasalnya, Belanda sendiri baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949-an.

"Jadi dari tahun 1945 sampai 1949 Indonesia masih terus berada dalam situasi intimidasi, konfrontasi, bahkan agresi Belanda. Itu kondisi politik, militer, keamanan, dan ekonomi tidak pasti," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam Pembukaan Ekspo Profesi Keuangan, Senin (12/10/2020).

"Ekonomi kita diberi warisan, tidak hanya ekonomi yang rusak, tapi juga utang pemerintah kolonial," lanjut dia.

Baca juga: Soal Amdal di UU Cipta Kerja, Sri Mulyani: Kami Tak Memperlemah

Sri Mulyani pun memaparkan, ketika merdeka, Indonesia tidak memiliki harta kekayaan. Sebab harta yang dimiliki telah rusak akibat perang.

Investasi yang sebelumnya dibekukan oleh pemerintah Belanda, dianggap menjadi investasi Indonesia paska kemerdekaan.

“Utangnya menjadi utang pemerintah Indonesia. Warisannya itu 1,13 miliar dollar AS, pada saat mungkin waktu itu GDP Indonesia masih sangat kecil,” ujar dia.

Untuk diketahui saat ini total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2020 sebesar Rp 5.594,93 triliun, naik 19,5 persen dari periode yang sama tahun lalu. Posisi rasio utang Indonesia itu mencapai 34,53 persen dari PDB.

Seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia juga dibiayai dengan defisit APBN. Namun, pembiayaan saat itu tidak melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN) seperti saat ini, melainkan meminta Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang.

“Sehingga meminta BI cetak uang, yang terjadi kemudain jumlah uang beredar lebih banyak dari suasana kondisi perekonomian, sehingga inflasi meningkat luar baisa besar,” jelasnya