KSPI Tunggu Naskah Asli UU Cipta Kerja Sebelum Lakukan Aksi

Kompas.com - 12/10/2020, 15:50 WIB
Aksi unjuk rasa KSPI di depan Gedung DPR pada Senin (3/8/2020). Unjuk rasa ini meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan PHK massal di tengah pandemi Covid-19 Dokumen KSPI Aksi unjuk rasa KSPI di depan Gedung DPR pada Senin (3/8/2020). Unjuk rasa ini meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan PHK massal di tengah pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu menunggu draf asli Undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI sebelum memutuskan mengambil tindakan.

“Untuk yang kali ini kita akan tunggu draftnya yang beneran asli, sehingga kita bisa tentukan aksinya, apakah kita melakukan judicial review, sambil ada opsi aksi, atau opsi aksi sambil judical review atau bersamaan antara aksi dan judicial review,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020).

Iqbal menjelaskan, setelah mendapatkan draf asli UU Cipta Kerja, dirinya akan membandingkan aturan tersebut dengan UU Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003.

Baca juga: Apakah Pasal-pasal UU Cipta Kerja Rugikan Buruh? Ini Kata Serikat Pekerja

 

Setelah itu, pihaknya akan mensosialisasikannya kepada para buruh.

Sambil sosialisasi, lanjut Iqbal, dirinya akan menyerap aspirasi dari para buruh terkait UU Cipta Kerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dari sosialisasi kita akan menangkap apa aspirasi dari para buruh. Dari situ kita baru bisa mengambil langkah yang lebih besar lagi untuk berjuang terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kita akan tolak,” kata dia.

Menurut Iqbal, pihaknya telah menyiapkan empat tindakan yang akan dilakukan KSPI terkait UU Cipta Kerja.

Baca juga: Singgung UU Cipta Kerja, Hotman Paris Beberkan Susahnya Buruh Tuntut Pesangon

Pertama, opsi untuk kembali melakukan unjuk rasa. Kedua, opsi meminta executive review atau legislative review.

Ketiga, opsi mengajukan judicial review ke Mahakamah Konstitusi. Keempat, opsi melakukan sosialisasi.

“Bagi kami kalaupun memilih aksi akan terukur, terarah dan di bawah komando instruksi organisasi dan tidak boleh anarkis dan rusuh,” ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X