Ada UU Cipta Kerja, Dirjen Pajak Tegaskan Pekerja Asing Tetap Dipajaki

Kompas.com - 12/10/2020, 16:01 WIB
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (tengah) ketika memberikan paparan kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIADirektur Jenderal Pajak Suryo Utomo (tengah) ketika memberikan paparan kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan tenaga kerja asing tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) meskipun ada Undang-undang (UU) Cipta kerja.

Dia menjelaskan, UU tersebut tidak membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi tenaga kerja asing. Namun, PPh di dalam UU Cipta Kerja hanya membebaskan PPh pekerja asing dari pendapatannya di luar negeri dalam empat tahun pertama. Artinya, mereka akan tetap membayarkan pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan di Indonesia.

"Apakah ini dibebaskan? Tidak. Untuk penghasilan yang diperoleh di Indonesia tetap dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia selama 4 tahun pertama," ujar Suryo ketika memberikan penjelasan dalam media briefing secara virtual, Senin (12/10/2020).

Baca juga: KSPI Tunggu Naskah Asli UU Cipta Kerja Sebelum Lakukan Aksi

Dia menjelaskan, setelah empat tahun pertama dan tenaga kerja asing yang bersangkutan masih bekerja di Indonesia, akan diterapkan rezim pajak normal. Artinya, penghasilan yang didapatkan di luar Indonesia kembali ditarik PPh.

Dalam draf final UU Cipta Kerja dijelaskan, penghasilan pekerja asing atau warga negara asing (WNA) yang diterima di Indonesia bisa dikecualikan dari objek pajak alias bebas PPh. Namun hal ini dilakukan dengan dua ketentuan.

Syarat pertama, pekerja yang bersangkutan harus memiliki keahlian tertentu, dan yang kedua pembebasan pajak tersebut berlaku selama empat tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan ketentuan: a. memiliki keahlian tertentu; dan b. berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri,” tulis pasal 111 UU tersebut.

Baca juga: Simak, Saham-saham Ini Bisa Dapat Angin Segar dari Pelonggaran PSBB Jakarta

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X