Ada UU Cipta Kerja, Dirjen Pajak Tegaskan Pekerja Asing Tetap Dipajaki

Kompas.com - 12/10/2020, 16:01 WIB
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (tengah) ketika memberikan paparan kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIADirektur Jenderal Pajak Suryo Utomo (tengah) ketika memberikan paparan kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan tenaga kerja asing tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) meskipun ada Undang-undang (UU) Cipta kerja.

Dia menjelaskan, UU tersebut tidak membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi tenaga kerja asing. Namun, PPh di dalam UU Cipta Kerja hanya membebaskan PPh pekerja asing dari pendapatannya di luar negeri dalam empat tahun pertama. Artinya, mereka akan tetap membayarkan pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan di Indonesia.

"Apakah ini dibebaskan? Tidak. Untuk penghasilan yang diperoleh di Indonesia tetap dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia selama 4 tahun pertama," ujar Suryo ketika memberikan penjelasan dalam media briefing secara virtual, Senin (12/10/2020).

Baca juga: KSPI Tunggu Naskah Asli UU Cipta Kerja Sebelum Lakukan Aksi

Dia menjelaskan, setelah empat tahun pertama dan tenaga kerja asing yang bersangkutan masih bekerja di Indonesia, akan diterapkan rezim pajak normal. Artinya, penghasilan yang didapatkan di luar Indonesia kembali ditarik PPh.

Dalam draf final UU Cipta Kerja dijelaskan, penghasilan pekerja asing atau warga negara asing (WNA) yang diterima di Indonesia bisa dikecualikan dari objek pajak alias bebas PPh. Namun hal ini dilakukan dengan dua ketentuan.

Syarat pertama, pekerja yang bersangkutan harus memiliki keahlian tertentu, dan yang kedua pembebasan pajak tersebut berlaku selama empat tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan ketentuan: a. memiliki keahlian tertentu; dan b. berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri,” tulis pasal 111 UU tersebut.

Baca juga: Simak, Saham-saham Ini Bisa Dapat Angin Segar dari Pelonggaran PSBB Jakarta

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waswas Hadapi Larangan Mudik, Pengusaha PO: Tahun Lalu Sudah Jual Bus Buat Bertahan

Waswas Hadapi Larangan Mudik, Pengusaha PO: Tahun Lalu Sudah Jual Bus Buat Bertahan

Whats New
Ini Daftar Bank yang Tawarkan Bunga Deposito Tertinggi

Ini Daftar Bank yang Tawarkan Bunga Deposito Tertinggi

Whats New
Menko Airlangga: Kasus Aktif Covid Turun, Pertumbuhan Belanja Nasional Meningkat

Menko Airlangga: Kasus Aktif Covid Turun, Pertumbuhan Belanja Nasional Meningkat

Whats New
Jelang Penetapan Suku Bunga BI, IHSG Parkir di Zona Merah, Rupiah Menguat

Jelang Penetapan Suku Bunga BI, IHSG Parkir di Zona Merah, Rupiah Menguat

Whats New
THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7

THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7

Whats New
Dukung RDMP Kilang Jangkah Menengah, PGN Bangun 2 Proyek Ini

Dukung RDMP Kilang Jangkah Menengah, PGN Bangun 2 Proyek Ini

Whats New
Kelola 97 Persen Infrastruktur Gas Bumi, PGN Siapkan Infrastruktur Terintegrasi

Kelola 97 Persen Infrastruktur Gas Bumi, PGN Siapkan Infrastruktur Terintegrasi

Rilis
IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Masih Betah di Zona Merah, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Berakhir 30 April, Pahami Alur Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan

Whats New
Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Update Daftar Bandara AP II yang Buka Layanan Tes GeNose C19

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Tantangan yang Dialami Perempuan Berkarier

Rilis
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Whats New
Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Bank BCA Buka 5 Lowongan Kerja untuk Lulusan Baru, Cek Syaratnya

Whats New
Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Kemenparekraf Segera Rampungkan Aturan Subsidi Ongkir, Ini Bocorannya

Whats New
Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Apa Itu Asuransi Unit Link: Definisi, Cara Kerja, Risiko dan Contohnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X