Buruh Siap-siap Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

Kompas.com - 12/10/2020, 17:13 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu dengan dua pimpinan buruh di Istana Bogor, Senin (30/9/2019). Keduanya yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu dengan dua pimpinan buruh di Istana Bogor, Senin (30/9/2019). Keduanya yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh siap bertarung mengajukan gugatan judicial review terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku mulai membentuk tim hukum untuk melakukan proses uji materiil UU Cipta Kerja.

Ada dua advokat senior yang ikut membantu buruh mengajukan gugatan ke MK, yakni Hotma Sitompul dan mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alfons Kurnia Palma.

Baca juga: KSPI Tunggu Naskah Asli UU Cipta Kerja Sebelum Lakukan Aksi

Tim ini juga diketuai langsung oleh Sekjen KSPSI Hermanto Achmad.

Andi Gani menyatakan, pihaknya mengajak dua advokat senior untuk semakin menguatkan barisan tim hukum buruh di MK. Menurut dia, kedua advokat ini ikut serta tanpa dibayar alias gratis.

Andi Gani mengatakan, sampai saat ini masih menunggu draf aturan UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, UU Cipta Kerja sudah ada penomorannya, jelas pasal-pasalnya dan ditandatangani secara sah oleh Presiden Jokowi, maka pengajuan gugatan akan langsung dilakukan.

"Dalam 1 kali 24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK," jelas Andi Gani dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Serikat Buruh Bantah Demo Tolak UU Cipta Kerja karena Termakan Hoaks

Ia menyebut, banyak advokat senior yang menyatakan siap bergabung dalam tim hukum buruh untuk mengajukan gugatan ke MK.

"Kami memilih jalur konstitusional mengajukan judicial review ke MK tentu menunjukkan gerakan buruh tidak hanya kekuatan dengan aksi," tutur Andi Gani.

Menurutnya, persiapan untuk mengajukan judicial review sudah 90 persen secara materi gugatan. Sambil menunggu, imbuhnya, pihaknya juga bakal melakuka lobi ke Presiden Jokowi untuk melihat secara lebih mendalam UU Cipta Kerja terus dilakukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X