Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/10/2020, 17:40 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif, Direktorat SUN DJPPR Kemenkeu, Herman Sary Tua mengatakan, kupon yang ditawarkan dalam Obligasi Negara Ritel ORI018 cukup menarik.

ORI018 yang masa penawarannya masih berlangsung hingga 21 Oktober 2020 itu menawarkan kupon 5,7 persen per tahun. Kupon akan dibayarkan setiap bulan dengan tanggal pembayaran kupon pertama jatuh pada 15 Desember 2020.

Ilustrasinya, jika calon investor berinvestasi dengan nilai maksimum Rp 3 miliar, maka besaran imbal hasil yang diterima Rp 14,25 juta. Jika dipotong pajak 15 persen, investor ritel ini akan menerima Rp 12,11 juta per bulan.

Baca juga: Simak, Ini Perhitungan Imbal Hasil Investasi ORI018

"(Nilai kupon) Bisa (untuk) beli mobil tanpa harus kehilangan nilai rupiahnya. Cicilannya dari kupon tiap bulan," kata Herman dalam Webinar ORI018 Sebagai Alternatif Pilihan Investasi, Senin (12/10/2020).

Adapun jika investor berinvestasi dengan nominal minimal, yakni sebesar Rp 1 juta, maka akan menerima Rp 4.038 per bulan setelah dipotong pajak 15 persen.

Sedangkan jika berinvestasi sebesar Rp 100 juta, investor akan mendapat kupon bersih Rp 400.750 setelah dipotong pajak 15 persen.

Dengan kupon yang ditawarkan, kata Herman, berinvestasi ORI018 sangat menguntungkan. Imbal hasilnya bahkan jauh lebih besar dengan deposito yang ditawarkan perbankan. Apalagi, masyarakat bisa membeli ORI018 cukup dengan Rp 1 juta.

"Instrumen ORI ini hampir 100 persen beban risiko gagal bayar. Karena biaya kupon dan pokok setiap tahun sudah tercantum dalam APBN," ucap Herman.

Baca juga: Penawaran ORI018 Dibuka, Investasi Mulai Rp 1 Juta

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkop-UKM Punya Waktu 2 Tahun untuk Bedakan Koperasi 'Close Loop' dan 'Open Loop'

Kemenkop-UKM Punya Waktu 2 Tahun untuk Bedakan Koperasi "Close Loop" dan "Open Loop"

Whats New
Simak Besaran Gaji Polisi Berpangkat Kompol, AKBP, dan Kombes

Simak Besaran Gaji Polisi Berpangkat Kompol, AKBP, dan Kombes

Work Smart
4 Lelang Rumah Murah di Tangerang, Nilai Limit Rp 100 Juta-Rp 200 Jutaan

4 Lelang Rumah Murah di Tangerang, Nilai Limit Rp 100 Juta-Rp 200 Jutaan

Spend Smart
Stok di AS Naik Drastis, Harga Minyak Dunia Anjlok 3 Persen

Stok di AS Naik Drastis, Harga Minyak Dunia Anjlok 3 Persen

Whats New
Daftar 10 Saham yang Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Daftar 10 Saham yang Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Spend Smart
The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

Whats New
Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Rilis
5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

Whats New
Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus 'Sat Set', Dorong Digitalisasi

Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus "Sat Set", Dorong Digitalisasi

Whats New
Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Whats New
Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Whats New
Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Whats New
Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Whats New
PR Kementerian ATR Selesaikan Lebih dari 20.000 Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

PR Kementerian ATR Selesaikan Lebih dari 20.000 Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+