Pemerintah Akomodasi 100 Nelayan yang Terdampak Operasional Pelabuhan Patimban

Kompas.com - 12/10/2020, 19:58 WIB
Jalan Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 kilometer siap dilintasi dan melayani arus logistik pada Oktober 2020. Kementerian PUPRJalan Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 kilometer siap dilintasi dan melayani arus logistik pada Oktober 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjadwalkan akan mengoperasikan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat pada Desember 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur danTransportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia GL Kalake menyatakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok ini siap menghubungkan berbagai wilayah produktif di Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya.

"Kita terus bersinergi serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stake holder lainnya untuk finalisasi pembangunan Pelabuhan Patimban,” ujarnya melalui keterangan resminya, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Desember, Pelabuhan Patimban Ditargetkan Bisa Dipakai untuk Ekspor Otomotif

Sementara, terkait masalah pemberdayaan nelayan yang terkena dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai bersinergi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban.

"Kami sudah berdiskusi dengan sekitar 100 nelayan di dua tempat pendaratan ikan (TPI) Genteng dan Terungtum. Kami pun siap membantu nelayan, baik berupa pengadaan kapal dan alat tangkapnya maupun permodalannya," ujar Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Gunaryo.

Hal ini menurut dia penting, karena sebelum ada pembangunan pelabuhan, nelayan dengan kapal di bawah 2 GT bisa menangkap ikan di perairan sekitarnya serta mengantongi sebesar Rp 1,5 juta-Rp 2 juta dari hasil penangkapan ikan tersebut.

Namun diketahui, dengan adanya kegiatan pengerukan pelabuhan, penghasilan nelayan menurun drastis, hanya sekitar Rp 300.000-Rp 500.000 per hari layar. Kini para nelayan harus berlayar lebih jauh lagi sehingga membutuhkan kapal yang lebih besar lagi.

Baca juga: Kemenhub Gandeng PLN untuk Pasok Listrik di Pelabuhan Patimban

Dalam rapat virtual tersebut, Kepala KSOP Patimban Anwar menyebutkan, jumlah nelayan di 4 TPI (Terungtum, Genteng, Laian, dan Ujunggebang) yang terkena dampak pembangunan Patimban mencapai 1.530 orang. “Mereka butuh bantuan sekitar 648 kapal penangkap ikan berkapasitas 8-10 GT," katanya.

Lebih lanjut, KSOP Patimban juga telah bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) sudah melakukan sejumlah pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi proyek, seperti pelatihan bongkar muat, kuliner, pengoperasian kapal nelayan 10 GT, security, cleaning service, dan lainnya.

Ikut hadir pada rakor tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, KKP, Pusat Hidrografi dan Geospasial (Pushidros) TNI AL, Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) dan Himpunan Kawasan Industri (HKI).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Merasa Tidak Bersalah, Antam Bakal Lawan Balik Gugatan 1,1 Ton Emas

Whats New
Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Airlangga: Selain Vaksinasi, Donor Konvalesen Bisa Bantu Pasien Covid-19

Whats New
Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Kata Pertamina, Ini Kelebihan dari Digitalisasi SPBU

Whats New
Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Pemerintah Dorong Gasifikasi Batu Bara Melalui Berbagai Regulasi

Whats New
Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Realisasi Wajib Tanam Bawang Putih 2020 Baru 30 Persen

Whats New
Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Cadangan Minyak Terus Menipis, ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan 'Forced Sell'

Banyak Saham Auto Reject Bawah, Netizen Salahkan Sekuritas Lakukan "Forced Sell"

Whats New
Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Sri Mulyani Peringatkan Masalah Vaksin Bisa Jadi Krisis Moral Dunia

Whats New
Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Ada Penggeledahan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Kemenkop UKM dan Kemenparekraf Berkolaborasi untuk Kembangkan 5 Destinasi Super-Prioritas

Rilis
Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2021 Akan Lebih Rendah dari Tahun lalu

Whats New
Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Viral Video Pengiriman Paket Berisikan Ular Hidup, Ini Tanggapan Perusahaan Logistik

Whats New
Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Ini Waktu yang Dipilih Masyarakat untuk Menjual Mobilnya

Spend Smart
KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

KSPI: Turunnya Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukti Ledakan PHK Gelombang Kedua

Rilis
Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Waktunya Pemerintah dan Swasta Bersatu Tanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X