Pemerintah Jawab Isu "Pekerja Dikontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 13/10/2020, 09:46 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meluruskan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja di Omnibus Law Cipta Kerja, salah satunya yakni soal isu pekerja dikontrak seumur hidup tanpa diangkat jadi karyawan tetap.

“Pertama mungkin beberapa isu yang memang dibuat, diolah di masyarakat,” kata Menko Airlangga dikutip dari Antara, Selasa (13/10/2020).

Ia menjelaskan terkait substansi tenaga kerja di antaranya soal pekerja waktu tertentu yang berlaku seumur hidup. Menurut dia, anggapan tersebut salah karena itu hanya untuk pekerjaan yang berubah atau penyelesaiannya dalam jangka pendek.

“Pekerja waktu tertentu yang bisa terus menerus itu salah, jadi pekerja waktu tertentu itu tidak berlaku untuk pekerjaan tetap,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Kendati demikian, Airlangga tak menjelaskan batasan kontrak seumur hidup di UU Cipta Kerja tersebut, apakah aturan kontrak abadi untuk karyawan bisa digunakan seluruh perusahaan di Indonesia atau dibatasi hanya untuk perusahaan kategori tertentu saja. 

Baca juga: Di UU Cipta Kerja Status Pegawai Kontrak Bisa Seumur Hidup?

Sebelumnya, Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aloysius Budi Santoso, menepis kabar bahwa pengusaha akan mempekerjakan pekerja kontrak seumur hidup.

"Kalau ada informasi di publik kita sebagai pengusaha bisa membuat kontrak seumur hidup, itu tidak tepat," tegas dia dalam webinar virtual yang dihelat Apindo DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Aloy, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih dibatasi untuk pekerjaan tertentu. Namun, yang masih jadi kebimbangan para pengusaha adalah masa kontrak pekerja dengan status PKWT.

Oleh sebab itu, pengusaha masih menantikan aturan turunan UU Cipta Kerja yang berupa peraturan pemerintah (PP).

Baca juga: Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja

"Kemudian yang jadi ramai adalah kalau yang dulu ada batasnya, maksimal 2 tahun, perpanjangan 1 tahun dan seterusnya. Nah dengan undang-undang yang baru itu memang hal ini belum diatur. Tetapi diamanatkan dalam undang-undang ini nanti harus ada PP turunan yang akan mengatur PKWT itu bisa berapa lama," ujar dia. 

Dengan demikian, UU Cipta Kerja meski telah disahkan kendati belum dapat diimplementasikan. Sembari menantikan PP yang tersebut.

"Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa hanya dengan undang-undang ini, itu belum bisa jalan. Undang-undang ini harus dibuatkan PP-nya untuk lebih mendetilkan. Mungkin saja akhirnya pemerintah mengatakan tetap 2 tahun, perpanjangan masa 1 tahun," ucap dia.

Pasal yang dipermasalahkan di RUU Cipta Kerja

Salah satu pasal krusial yang juga kontroversial dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah dihapuskannya Pasal 59 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca juga: Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja

Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu UMKM di Semarang, ShopeePay Hadirkan Program “Semangat UMKM Lokal”

Bantu UMKM di Semarang, ShopeePay Hadirkan Program “Semangat UMKM Lokal”

Rilis
Garuda Indonesia Siap Layani Penerbangan Haji Tahun Ini

Garuda Indonesia Siap Layani Penerbangan Haji Tahun Ini

Whats New
Sri Mulyani Putar Otak, Siapkan Tunjangan Tambahan PNS yang Pindah Kerja ke IKN Baru

Sri Mulyani Putar Otak, Siapkan Tunjangan Tambahan PNS yang Pindah Kerja ke IKN Baru

Whats New
Dukung Smart City, BNI Kembangkan Ekosistem Digital di Sumatera Barat

Dukung Smart City, BNI Kembangkan Ekosistem Digital di Sumatera Barat

Rilis
Pemerintah Bakal Ubah Skema Subsidi Listrik, Seperti Apa?

Pemerintah Bakal Ubah Skema Subsidi Listrik, Seperti Apa?

Whats New
Inovasi Digital, Kunci Utama ANJ Tingkatkan Produktivitas Perusahaan

Inovasi Digital, Kunci Utama ANJ Tingkatkan Produktivitas Perusahaan

Whats New
Segera Manfaatkan, Subsidi Bunga KUR 3 Persen Berlanjut Tahun Ini

Segera Manfaatkan, Subsidi Bunga KUR 3 Persen Berlanjut Tahun Ini

Whats New
Gandeng BNI, Surge Tawarkan Biaya KUR Suku Bunga 6 Persen kepada UMKM

Gandeng BNI, Surge Tawarkan Biaya KUR Suku Bunga 6 Persen kepada UMKM

Rilis
Resmi, Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000 Per Liter Mulai 19 Januari

Resmi, Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000 Per Liter Mulai 19 Januari

Whats New
Kemendag Sebut 29 Perusahaan Sudah Kembali Ekspor Batu Bara

Kemendag Sebut 29 Perusahaan Sudah Kembali Ekspor Batu Bara

Whats New
Indonesia Berpeluang Jadi Hub Data Center Asia, Setelah Singapura dan Hongkong

Indonesia Berpeluang Jadi Hub Data Center Asia, Setelah Singapura dan Hongkong

Rilis
Durasi Pemadaman Listrik Turun Jadi 6 Jam Per Pelanggan

Durasi Pemadaman Listrik Turun Jadi 6 Jam Per Pelanggan

Whats New
Sri Mulyani Akui Dana Pemindahan IKN Masuk Anggaran PEN 2022

Sri Mulyani Akui Dana Pemindahan IKN Masuk Anggaran PEN 2022

Whats New
Insentif PPnBM Diperpanjang, Menperin Optimis Mobil di Bawah Rp 250 Juta Bakal Laku Keras

Insentif PPnBM Diperpanjang, Menperin Optimis Mobil di Bawah Rp 250 Juta Bakal Laku Keras

Whats New
Batik Air Kembali Buka Rute Jakarta-Banyuwangi, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

Batik Air Kembali Buka Rute Jakarta-Banyuwangi, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.