Agenda Koperasi Pasca-Omnibus Law

Kompas.com - 13/10/2020, 11:40 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

SETELAH disahkan kemarin, nantinya pendirian koperasi cukup sembilan orang. Meski jumlah minimum itu masih lebih besar dari yang diusulkan yakni tiga orang, namun sudah cukup baik dan dapat memberi efek kejut. Dengan penurunan drastis syarat jumlah pendiri memberi pesan bahwa ada upaya nyata untuk mempermudah masyarakat mendirikan koperasi.

Pada Mei 2020 yang lalu, Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI) pernah membuat jajak pendapat online yang diikuti 1.002 partisipan. Jajak pendapat itu menemukan beberapa hal. Salah satunya top of mind orang Indonesia memandang koperasi, secara berurutan adalah usaha bersama, simpan-pinjam, gotong royong, kewirausahaan dan demokrasi ekonomi.

Dari 1.002 partisipan, 33 persennya bukan anggota/pengurus/karyawan koperasi. Sebagian besar partisipan adalah anggota koperasi, 41 persen dan sisanya 26 persen sedang menjabat sebagai pengurus/pengawas/karyawan.

Ada satu pertanyaan yakni mengapa mereka tidak tertarik mendirikan koperasi, tiga besar alasan partisipan adalah tidak memahami model koperasi, butuh banyak orang (20 orang) dan tidak memiliki modal. Dalam hal ini, paling tidak omnibus law telah menjawab satu masalah, butuh banyak orang.

Studi komparasi yang saya lakukan menemukan perbedaan syarat dalam pendirian koperasi di berbagai negara. Kanada yang menyaratkan minimal tiga orang, Afrika lima orang, kemudian Nigeria 6, 10, 20, 50 orang tergantung sektor koperasinya. Jamaika cukup 10 orang, India 10 dan 50 orang, tergantung wilayah operasinya. Lalu Singapura 5 dan 10 orang tergantung sektornya. Ada juga Australia dan Uni Eropa sama yaitu 5 orang dan Malaysia 10 orang.

Jumlah itu berbeda-beda tergantung kebijakan tiap negara dengan berbagai pertimbangan masing-masing tentunya. Sedangkan dulu Indonesia pernah 25 orang (UU 1958 dan 1965), kemudian berubah menjadi 20 orang (UU 1967, 1992, 2012, 1992). Lalu sekarang per 2020 menjadi 9 orang. Yang sekarang tujuannya agar lebih mudah sehingga koperasi bisa tumbuh massif dan organik di masyarakat.

Baca juga: Ini 6 Keuntungan yang Diberikan UU Cipta Kerja untuk UMKM dan Koperasi

Proyeksi

Selain dari jumlah, omnibus law ini juga mengatur penyelenggaraan Rapat Anggota yang bisa dilakukan secara online. Saya pikir pandemi korona ini telah memaksa perilaku berubah bagaimana semua hal: pekerjaan, transaksi, belajar dan aktivitas lainnya dapat diselenggarakan secara online. Hal itu akan makin mudah lagi bila pendirian koperasi juga dapat dilakukan secara online.

Dengan kemudahan itu, saya memproyeksikan akan banyak tumbuh koperasi-koperasi primer nasional yang diinisiasi dari berbagai kota/kabupaten di Indonesia. Dulu membuat koperasi primer nasional sangat terkendala dengan syarat minimum anggota tiga provinsi dan jumlah 20 orang. Dengan pelaksanaan secara online, hal itu bisa dengan mudah dilakukan.

Peluang konsolidasi keanggotaan lintas daerah ini bisa menjadi modalitas besar bagi koperasi. Anggota dari daerah yang lebih maju dapat berkontribusi lebih besar daripada yang moderat atau rendah. Analogi sederhananya begini. Bagi anggota dari wilayah dengan standar upah tinggi, melakukan partisipasi modal Rp 500.000 per bulan itu bisa dianggap wajar. Hal itu bisa dianggap sangat besar bagi anggota dari wilayah dengan standar upah yang lebih rendah.

Koperasi sebagai asosiasi orang, maka modalitas orang-orang beda wilayah itu bisa dibaca dalam skema solidaritas untuk tumbuh bersama. Sebab orang yang menjadi simpul utama, maka secara imanen modalitasnya juga bergantung pada apa-apa yang melekat pada orang-orang tersebut. Misalnya latar belakang sosial-ekonomi, domisili kota/kabupaten dan sebagainya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X