Agenda Koperasi Pasca-Omnibus Law

Kompas.com - 13/10/2020, 11:40 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

SETELAH disahkan kemarin, nantinya pendirian koperasi cukup sembilan orang. Meski jumlah minimum itu masih lebih besar dari yang diusulkan yakni tiga orang, namun sudah cukup baik dan dapat memberi efek kejut. Dengan penurunan drastis syarat jumlah pendiri memberi pesan bahwa ada upaya nyata untuk mempermudah masyarakat mendirikan koperasi.

Pada Mei 2020 yang lalu, Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI) pernah membuat jajak pendapat online yang diikuti 1.002 partisipan. Jajak pendapat itu menemukan beberapa hal. Salah satunya top of mind orang Indonesia memandang koperasi, secara berurutan adalah usaha bersama, simpan-pinjam, gotong royong, kewirausahaan dan demokrasi ekonomi.

Dari 1.002 partisipan, 33 persennya bukan anggota/pengurus/karyawan koperasi. Sebagian besar partisipan adalah anggota koperasi, 41 persen dan sisanya 26 persen sedang menjabat sebagai pengurus/pengawas/karyawan.

Ada satu pertanyaan yakni mengapa mereka tidak tertarik mendirikan koperasi, tiga besar alasan partisipan adalah tidak memahami model koperasi, butuh banyak orang (20 orang) dan tidak memiliki modal. Dalam hal ini, paling tidak omnibus law telah menjawab satu masalah, butuh banyak orang.

Studi komparasi yang saya lakukan menemukan perbedaan syarat dalam pendirian koperasi di berbagai negara. Kanada yang menyaratkan minimal tiga orang, Afrika lima orang, kemudian Nigeria 6, 10, 20, 50 orang tergantung sektor koperasinya. Jamaika cukup 10 orang, India 10 dan 50 orang, tergantung wilayah operasinya. Lalu Singapura 5 dan 10 orang tergantung sektornya. Ada juga Australia dan Uni Eropa sama yaitu 5 orang dan Malaysia 10 orang.

Jumlah itu berbeda-beda tergantung kebijakan tiap negara dengan berbagai pertimbangan masing-masing tentunya. Sedangkan dulu Indonesia pernah 25 orang (UU 1958 dan 1965), kemudian berubah menjadi 20 orang (UU 1967, 1992, 2012, 1992). Lalu sekarang per 2020 menjadi 9 orang. Yang sekarang tujuannya agar lebih mudah sehingga koperasi bisa tumbuh massif dan organik di masyarakat.

Baca juga: Ini 6 Keuntungan yang Diberikan UU Cipta Kerja untuk UMKM dan Koperasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Proyeksi

Selain dari jumlah, omnibus law ini juga mengatur penyelenggaraan Rapat Anggota yang bisa dilakukan secara online. Saya pikir pandemi korona ini telah memaksa perilaku berubah bagaimana semua hal: pekerjaan, transaksi, belajar dan aktivitas lainnya dapat diselenggarakan secara online. Hal itu akan makin mudah lagi bila pendirian koperasi juga dapat dilakukan secara online.

Dengan kemudahan itu, saya memproyeksikan akan banyak tumbuh koperasi-koperasi primer nasional yang diinisiasi dari berbagai kota/kabupaten di Indonesia. Dulu membuat koperasi primer nasional sangat terkendala dengan syarat minimum anggota tiga provinsi dan jumlah 20 orang. Dengan pelaksanaan secara online, hal itu bisa dengan mudah dilakukan.

Peluang konsolidasi keanggotaan lintas daerah ini bisa menjadi modalitas besar bagi koperasi. Anggota dari daerah yang lebih maju dapat berkontribusi lebih besar daripada yang moderat atau rendah. Analogi sederhananya begini. Bagi anggota dari wilayah dengan standar upah tinggi, melakukan partisipasi modal Rp 500.000 per bulan itu bisa dianggap wajar. Hal itu bisa dianggap sangat besar bagi anggota dari wilayah dengan standar upah yang lebih rendah.

Koperasi sebagai asosiasi orang, maka modalitas orang-orang beda wilayah itu bisa dibaca dalam skema solidaritas untuk tumbuh bersama. Sebab orang yang menjadi simpul utama, maka secara imanen modalitasnya juga bergantung pada apa-apa yang melekat pada orang-orang tersebut. Misalnya latar belakang sosial-ekonomi, domisili kota/kabupaten dan sebagainya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

Whats New
Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X