Agenda Koperasi Pasca-Omnibus Law

Kompas.com - 13/10/2020, 11:40 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

Di negara lain ada inisiatif yang mirip dengan itu yang bernama Preston Model, Lancashire, Inggris. Inisiatif itu dimulai dari Dewan Kota yang membangun close loop economy, menghubungkan berbagai pengadaan barang dan jasa sektor publik kepada lembaga-lembaga jangkar lokal.

Di sana koperasi serta entitas lain, seperti pelaku bisnis lokal diberikan prioritas. Dengan cara ini, perputaran ekonomi dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pelaku ekonomi lokal. Sebuah pelembagaan demokrasi ekonomi di level lokal.

Omnibus law ternyata lebih besar cakupannya. Tak hanya memandatkan kepada Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Daerah. Bayangkan betapa besarnya kue yang dapat diakses oleh usaha mikro-kecil serta koperasi. Tentu syaratnya semua prosedur itu harus mudah. Sebab pelaku usaha mikro-kecil banyak yang tak memiliki kapasitas kelembagaan dan manajerial yang baik.

Prosedur itu sedari awal harus dibuat ramah UMK sehingga workable. Itu tantangan besar, mulai dari segi akses, data, kualitas, kapasitas produksi dan lain sebagainya.

Pada struktur pelaku ekonomi Indonesia di mana 98 persennya berskala usaha mikro dan kecil, afirmasi kuota tersebut dapat menjadi solusi di tengah dan pascapandemi mendatang. Belanja pemerintah harus sebesar-besarnya dapat diserap oleh mereka.

Isu kapasitas dan kapabilitas sebenarnya bisa dijawab dengan pendekatan kelembagaan, yakni dengan memperkenalkan model koperasi agregator usaha mikro dan kecil.

Koperasi agregator inilah yang akan mengembangkan berbagai kapasitas dan kapabilitas dalam produksi dan produk anggotanya. Mulai dari kualitas, konsistensi, kontinyuitas, kurasi produk dapat dilakukan koperasi. Bahkan koperasi ini bisa dimulti-pihakkan dengan melibatkan para jenius kreatif yang tersebar di berbagai daerah.

Entrepreneurial yang rendah pada mikro dan kecil dapat diungkit dengan mengawin-silangkan keduanya. Toh selama ini mereka juga banyak berkecimpung di berbagai startup yang menyasar segmen the bottom of pyramid.

Dengan skema multi pihak, insentif ekonomi yang adil dan wajar bagi keduanya dapat diciptakan. Satu pihak adalah kelompok anggota entrepreneur dan pihak yang lain adalah produsen dengan hak-kewajiban yang disepakati bersama.

Baca juga: Kini Bangun Koperasi Tak Perlu 20 Orang Lagi

Agenda mendatang

Meski belum banyak mengubah pada arsitektural kelembagaan koperasi, omnibus law klaster koperasi memberi angin segar bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah menurunkan diktum undang-undang itu dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya agar satu tujuan dan satu nafas: kemudahan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Gelontorkan Rp 500 Miliar, JBio Bangun Pabrik Biofarmasi dan Vaksin Modern

Whats New
Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Begini Cara Pesan Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Whats New
Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Menimbang Untung Rugi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Asean

Whats New
Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Ekonomi Digital Tumbuh di Tengah Pandemi, Kini Asia Tenggara Punya 12 Startup Unicorn

Whats New
Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Ini Pinjol yang Terdaftar dan Berizin di OJK Per November 2020

Whats New
ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

ADB Beri Pinjaman Rp 8,46 Triliun ke PLN

Whats New
Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Erick Thohir Beberkan Alasan Pemerintah Tidak Pilih Vaksin Covid-19 Pfizher dan Moderna

Whats New
Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Antisipasi Wabah DBD selama Pandemi, Enesis Grup Berikan Bantuan untuk Masyarakat Jawa Barat

Rilis
Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Survei Kemnaker: 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

Whats New
Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Bantu Pulihkan Ekonomi, PGN Salurkan Gas ke PT Pupuk Kujang Cikampek

Whats New
Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Erick Thohir Sebut Ada Kelompok Masyarakat yang Menolak Divaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Erick Thohir: UU Cipta Kerja Lahir untuk Dobrak Stagnasi Perekonomian RI

Whats New
Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Saat Pandemi, Suntikan Dana ke Sektor Digital RI Capai 2,8 Miliar Dollar AS

Whats New
Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Erick Thohir: 2,56 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covid-19

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Pemerintah Kantongi Rp 10 Triliun Hasil Lelang Sukuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X