Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Firdaus Putra, HC
Komite Eksekutif ICCI

Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

Agenda Koperasi Pasca-Omnibus Law

Kompas.com - 13/10/2020, 11:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dengan beberapa proyeksi di awal, sangat penting juga bagi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, menerbitkan regulatory sandbox. Tujuannya untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, mengklasifikasi berbagai inovasi model yang dilakukan masyarakat. Saya meyakini dengan syarat pendirian sembilan orang ini akan mendorong juga berbagai inovasi model bisnis serta kelembagaan baru koperasi.

Di awal-awal regulatory sandbox cukup dengan Surat Edaran seperti misalnya yang dulu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang paling penting dari regulatory sandbox adalah sistem dokumentasi tentang apa-apa inovasi yang dilakukan koperasi. Sejauh apa relevansinya, manfaatnya, risikonya dan variabel lainnya.

Beban pengawasan mendatang akan sangat besar, bukan pada Pemerintah Daerah, namun pada Pemerintah Pusat. Hal itu dengan mengandaikan banyaknya koperasi primer nasional yang akan berdiri.

Selain regulatory sandbox, sangat penting juga memastikan para Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memahaminya.

Sebagai contoh, sebagian Notaris di daerah tertentu meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi para pendiri. Hal yang sama tak pernah dilakukan bagi pendiri Perseroan Terbatas (PT). Hal itu seperti menganggap para pendiri koperasi belum akil balig sehingga perlu surat keterangan lain. Selain bias prasangka dan diskriminatif, hal itu sangat merepotkan.

Contoh lain yang saya temukan yakni Notaris yang tidak mau menerima perubahan template Anggaran Dasar (AD) pendirian koperasi. Banyak kasus di mana Notaris menolak perubahan atas persentase alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU), misalnya. Itu sungguh konyol. Bukankah koperasi ini, perusahaan ini adalah milik anggotanya, yang tentu saja suka-suka anggota untuk mengatur pembagian labanya, bukan?

Beberapa contoh itu nampaknya remeh dan teknis. Namun akan menjadi ironi besar bila kran kemudahan yang telah dibuka lewat omnibus law, justru kemudian mandeg di meja notaris. Dalam hal ini, terkait mekanisme, prosedur, tata cara dan sejenisnya, kita harus percaya pada diktum klasik "the devil is in the details". Itulah yang harus kita kawal bersama!

Baca juga: 7 Cara Memperkuat UMKM dan Koperasi di Tengah Pandemi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+