Ketersediaan Vaksin Covid-19 Dinilai Tidak Serta-merta Pulihkan Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah melakukan proses finalisasi pembelian vaksin Covid-19 dari beberapa perusahaan di luar negeri.

Keberadaan vaksin dinilai bisa menjadi titik balik pemulihan kesehatan maupun perekonomian. Namun demikian, proses pemulihan ekonomi tidak bisa serta merta terjadi.

Ekonom Chatib Basri menilai terdapat beberapa persoalan terkait distribusi vaksin di dalam negeri, salah satunya terkait kebutuhan sumber daya manusia.

"Katakanlah vaksin tersedia Januari (2021), atau Desember deh tahun ini, terus kita mau kasih berapa orang? saya membaca kira-kira 170 juta sampai 180 juta, dalam jangka pendek 25 juta dan akan fokus ke tenaga kesehatan, lansia, dan yang rentan," ujar Chatib dalam webinar bincang APBN 2021, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Kala Para Milenial Berani Mulai Bisnis Minuman Kopi di Tengah Pandemi

"Kalau saya pakai angka 25 juta saja, dalam 365 hari dibutuhkan 68.000 vaksin per hari. Kita ada resources atau tidak untuk suntik orang 68.000 setiap hari?," sambungnya.

Chatib pun mengatakan setidaknya untuk melakukan distribusi dibutuhkan waktu satu tahun penuh. Di sisi lain, selama proses distribusi tersebut protokol kesehatan juga harus diterapkan.

Dengan demikian, kapasitas produksi sebuah perusahaan tidak bisa langsung 100 persen.

Pemerintah tidak bisa langsung mengandalkan investasi swasta tahun depan. Artinya, belanja pemerintah masih menjadi salah satu faktor pendorong dalam kinerja perekonomian ke depan.

"(Investasi swasta) kick in di 2021? Saya kira enggak karena terlihat di banking sector, LDR (loan to deposit ratio) turun, likuiditas bank baik, artinya uang banyak enggak ada yang minjem, karena ngapain kalau enggak ada yang minta barang tapi tetap produksi dan cuma jadi stock," ujar dia.

Baca juga: Karier Hary Prasetyo: Dirkeu Jiwasraya, Staf KSP, Divonis Seumur Hidup

Chatib pun menjelaskan, yang terjadi di dalam pasar keuangan saat ini adalah credit crunch, yakni keengganan perbankan menyalurkan kredit karena tidak ada permintaan.

Menurut Chatib kunci untuk menjaga kinerja perekonomian dalam wkatu dekat adalah ekspansi dalam kebijakan fiskal yang herus terus dilanjutkan. Salah satunya dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

"Yang harus didorong itu adalah middle-income group. Mereka enggak spend karena keputusan mereka untuk spend dipengaruhi oleh behaviour yang saya bilang tadi itu," ucapnya.

Baca juga: Bank Syariah BUMN Merger, BRISyariah Jadi Bank Survivor

Sebelumnya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan 50 juta dosis vaksin Covid-19 untuk digunakan di Tanah Air. Puluhan juta dosis vaksin tersebut merupakan dosis yang dipesan pertama kali oleh Indonesia.

Menurut Airlangga, pemenuhan vaksin Covid-19 ini memang menjadi fokus pemerintah untuk jangka pendek.

Paling tidak, kata dia, Indonesia harus memiliki persediaan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang memadai.

"Fokus kami ke depan tentu pengadaan vaksin itu kita harus secure. Sebab 215 negara ini sedang (bersama-sama) mengejar vaksin," ucap Airlangga.

"Sehingga kami sudah kira-kira secure untuk 60 juta dosis vaksin yang dual dose," sambungnya,

Baca juga: Menengok Perkembangan Transaksi Produk Asuransi di E-commerce