Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker Sebut UU Cipta Kerja Cermin Solidaritas kepada Industri Kecil

Kompas.com - 14/10/2020, 05:34 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menggelar pertemuan secara daring dengan 70 perwakilan serikat pekerja dan pengusaha yang menjadi peserta Pelatihan Keterampilan Bernegosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial di Yogyakarta.

Dalam pertemuan virtual itu, dia menyebut Undang-undang (UU) Cipta Kerja sebagai kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha kecil di Indonesia.  

“Itulah sebabnya kami buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industri yang kecil. Ya UU Cipta Kerja itu,” ujarnya melalui keterangan resminya, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Pertamina Klaim Kualitas Udara di Bali Jadi Lebih Baik Setelah Program Diskon Pertalite

Lebih lanjut Ida memaparkan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Maka di dalam UU Cipta Kerja banyak syarat-syarat kemudahan berusaha kami cantumkan. Misalnya, pendirian UMKM dipermudah menjadi berbasis pendaftaran saja. Tidak perlu izin agar tidak lama dan mahal," ujarnya.

Selain itu kata dia, mendirikan koperasi bisa dilakukan cukup dengan lima orang saja.  Bahkan ucapnya, mendirikan PT juga disederhanakan, cukup satu orang saja agar UMKM dapat menjadi badan hukum.

Baca juga: Menaker di Depan 34 Pemred: Bantu Saya Nyalakan Lilin

Selain kepada serikat pekerja dan pengusaha, sosialisasi UU Cipta Kerja juga dilakukan kepada Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) pada agenda terpisah.

Pemerintah menyatakan aspek perlindungan dan penciptaan lapangan kerja bukan dua hal yang bisa dipertentangkan. Dalam UU Cipta Kerja keduanya berjalan beriringan.

Ida mengatakan, bila pelonggaran syarat-syarat berusaha dinilai otomatis mengurangi pelindungan pekerja, maka hal itu salah besar.

"UU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya. Meskipun ada saja pihak-pihak yang bersikap apriori menyatakan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha,” kata dia.

Baca juga: Kementan Bantah UU Cipta Kerja Perluas Impor Pangan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com