Menaker Sebut UU Cipta Kerja Cermin Solidaritas kepada Industri Kecil

Kompas.com - 14/10/2020, 05:34 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menggelar pertemuan secara daring dengan 70 perwakilan serikat pekerja dan pengusaha yang menjadi peserta Pelatihan Keterampilan Bernegosiasi bagi Pelaku Hubungan Industrial di Yogyakarta.

Dalam pertemuan virtual itu, dia menyebut Undang-undang (UU) Cipta Kerja sebagai kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha kecil di Indonesia.  

“Itulah sebabnya kami buat aturan yang juga mencerminkan solidaritas kepada industri yang kecil. Ya UU Cipta Kerja itu,” ujarnya melalui keterangan resminya, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Pertamina Klaim Kualitas Udara di Bali Jadi Lebih Baik Setelah Program Diskon Pertalite

Lebih lanjut Ida memaparkan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Maka di dalam UU Cipta Kerja banyak syarat-syarat kemudahan berusaha kami cantumkan. Misalnya, pendirian UMKM dipermudah menjadi berbasis pendaftaran saja. Tidak perlu izin agar tidak lama dan mahal," ujarnya.

Selain itu kata dia, mendirikan koperasi bisa dilakukan cukup dengan lima orang saja.  Bahkan ucapnya, mendirikan PT juga disederhanakan, cukup satu orang saja agar UMKM dapat menjadi badan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menaker di Depan 34 Pemred: Bantu Saya Nyalakan Lilin

Selain kepada serikat pekerja dan pengusaha, sosialisasi UU Cipta Kerja juga dilakukan kepada Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) pada agenda terpisah.

Pemerintah menyatakan aspek perlindungan dan penciptaan lapangan kerja bukan dua hal yang bisa dipertentangkan. Dalam UU Cipta Kerja keduanya berjalan beriringan.

Ida mengatakan, bila pelonggaran syarat-syarat berusaha dinilai otomatis mengurangi pelindungan pekerja, maka hal itu salah besar.

"UU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya. Meskipun ada saja pihak-pihak yang bersikap apriori menyatakan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha,” kata dia.

Baca juga: Kementan Bantah UU Cipta Kerja Perluas Impor Pangan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.