KILAS

Lewat e-RDKK, Kementan Minimalisir Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 14/10/2020, 17:27 WIB
SYL saat melakukan tinjauan Dok. Humas KementanSYL saat melakukan tinjauan


KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi.

"Sistem e-RDKK juga dirasa tepat untuk mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi tahun 2020 sekaligus meminimalisir penyelewengan," kata SYL, Rabu (14/10/2020).

Tak hanya itu, SYL menilai, sistem e-RDKK juga bisa meminimalisasi data ganda penerima bantuan pupuk bersubsidi.

"Oleh karenanya, Kementan masih mengacu data nomor induk kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk penerimaan pupuk bersubsidi," ujarnya.

Baca juga: Kementan Terus Tambah Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi

Sebaliknya, jika distribusi pupuk bersubsidi menggunakan data manual, maka berpotensi melahirkan kecurangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal tersebut tentunya berakibat pembagian pupuk subsidinya tidak merata," ujar SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani.

Adapun dengan kartu tani, petani bisa membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.

Baca juga: Pupuk Subsidi Langka, BUMN Pupuk Dapat Suntikan Rp 3,1 Triliun

Edhy menuturkan, jadi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.

"Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui e-RDKK," jelas Sarwo Edhy.

Lebih lanjut, Edhy menjelaskan, Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani.

"Untuk jumlah kuota, tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Namun yang berhak adalah petani yang lahannya maksimal 2 hektar," tegas Sarwo Edhy.

Penerapan e-RDKK di Kabupaten Jember

Realisasi sistem e-RDKK sendiri telah dirasakan para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim).

Di daerah tersebut, para petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK berhak mendapatkan stok pupuk subsidi sebesar 21.084 ton dari pemerintah pusat.

Adapun rincian pupuk subsidi yang diberikan, yakni Pupuk Urea tambahan 12.271 ton, Pupuk Sp 36 tambahan 315 ton, Pupuk Zwavelzure Ammoniak (Za) 5.460 ton, dan Pupuk Organik tambahan 3.038 ton.

Baca juga: Ada Tambahan Anggaran, Penyaluran Pupuk Subsidi Baru 70 Persen

Dengan adanya tambahan pupuk tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cabang Jember Jumantoro mengaku bersyukur.

Namun, Jumantoro menyayangkan penambahan ini tidak diikuti dengan pembaharuan data pada e-RDKK petani.

Akibatnya tidak semua petani di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember mendapat jatah tambahan stok pupuk subsidi itu.

“Hal itu karena pola penyalurannya mengacu pada e-RDKK yang sudah masuk,” kata Jumantoro.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Kementan Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik

Ke depannya, Jumantoro berharap Dinas Pertanian Jember untuk segera melakukan pembaharuan data e-RDKK petani tersebut.

Namun demikian Jumantoro masih tetap merasa bersyukur karena adanya tambahan pupuk subsidi ini, mengobati kegundahan para petani di Jember.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.