Menaker: Cuti Haid dan Melahirkan Masih Berlaku di UU Ketenagakerjaan

Kompas.com - 14/10/2020, 18:02 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menepis kabar bahwa hak cuti sakit, hak cuti haid, dan cuti melahirkan bagi pekerja atau buruh ditiadakan di Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Dirinya menjelaskan, hak cuti ketiga hal tersebut masih tetap berlaku di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

"Cuti bagi para pekerja atau buruh di UU Cipta Kerja ini juga tidak menghilangkan hak istirahat saat haid, sakit, saat melahirkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi tidak benar (tak mendapat hak cuti ketiga itu). Jadi, ketentuan itu tetap berlaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," katanya dalam tayangan virtual, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Klarifikasi Menaker Soal Cuti Haid dan Melahirkan di UU Cipta Kerja

Kembali dirinya menegaskan, selama tidak tertulis atau tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja maka pemberi kerja maupun buruh/pekerja masih mengacu UU Ketenagakerjaan.

"Yang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja yang itu merupakan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang maka ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap berlaku sebagai ketentuan-ketentuan," ucapnya.

Dalam pasal 81 UU Ketenagakerjaan, pekerja wanita dalam masa haid bisa diberikan hak cuti pada hari pertama dan kedua saat haid datang.

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi ayat (1) pasal 81.

Baca juga: Mengenal Ketentuan Cuti Melahirkan dan Keguguran bagi Karyawan Wanita

Hak mengajukan cuti saat menstruasi, masuk dalam perjanjian kerja, sehingga perusahaan tak bisa menolak pengajuan cuti datang bulan dari pekerjanya.

"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama," bunyi ayat (2) UU tersebut.

Dengan dasar UU Nomor 13 Tahun 2003, jelas tertera bahwa hak cuti selama menstruasi dimiliki pekerja wanita setiap bulannya selama satu sampai dua hari yang tertuang dalam perjanjian bersama atau PKB yang sifatnya mengikat kedua belah pihak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.