Disorot Komnas HAM soal Sengketa Lahan, Ini Tanggapan ITDC

Kompas.com - 15/10/2020, 21:53 WIB
Lahan yang dikembangkan oleh PT ITDC di Mandalika, Lombok, NTB KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoLahan yang dikembangkan oleh PT ITDC di Mandalika, Lombok, NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) buka suara terkait rekomendasi yang diberikan Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), soal kasus sengketa lahan di area sirkuit MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

VP Corporate Secretary ITDC Miranti N. Rendranti mengatakan, pihaknya menghormati rekomendasi Komnas HAM yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini. Namun, kami masih perlu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas rekomendasi tersebut.

“ITDC berharap permasalahan klaim lahan ini dapat segera diselesaikan dengan tetap berpijak pada koridor hukum dan aturan yang berlaku,” ujar Miranti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: INACA Harap UU Cipta Kerja Bisa Sederhanakan Birokrasi Sektor Penerbangan

Kendati begitu, kata Miranti, pihaknya memastikan proses penyelesaian klaim lahan ini tidak akan mengganggu kegiatan pembangunan The Mandalika, khususnya pembangunan Jalan Kawasan Khusus (JKK).

Saat ini, pembangunan tetap berjalan sesuai target dan rencana, karena kami hanya membangun di lahan yang masuk dalam HPL ITDC yang telah berstatus clean and clear.

“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis permasalahan ini dapat segera diselesaikan sehingga kami dapat menyelesaikan target pembangunan JKK pada pertengahan 2021 mendatang,” kata Miranti.

Sebelumnya, kasus sengketa lahan di areal sirkuit MotoGP masih belum tuntas antara pemilik lahan dan pihak ITDC mendorong Komnas HAM turun ke lapangan atau lokasi lahan sengketa.

Atas kondisi di lapangan dan laporan masyarakat, Komnas HAM meminta ITDC untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan di lahan yang masih bersengketa.

Baca juga: Menkop UKM Sebut Banyak Masyarakat Buka Warung Saat Pandemi Covid-19

"Saya tadi sudah meminta pada ITDC untuk menghentikan sementara aktivitas di lahan yang sedang bersengketa. Jika ada ya mereka (ITDC) melanggar, artinya saya meminta mereka menghentikan proses pembangunan terlebih dahulu, bagunlah di lahan yang sudah selesai sengketanya," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, kepada wartawan di Mataram, Rabu.

Beka mengatakan, terkait sengketa lahan antara warga dan ITDC, pihaknya menerima aduan dari warga yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang menjadi areal sirkuit MotoGP. 

Awalnya pihaknya menerima pengaduan dari 9 warga dari 10 bidang tanah, kemudian bertambah menjadi 15 pengadu warga untuk 16 bidang tanah. 

Pada pokoknya, kata Beka, warga mengadukan dua hal. Pertama hak atas lahan yang belum dibayar tetapi mereka telah terancam untuk dikosongkan atau digusur.

"Yang kedua soal intimidasi, ancaman atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari beberapa oknum sehingga warga merasa hak atas rasa amannya terganggu," kata Beka.

Baca juga: Peserta Kartu Prakerja Bisa Masuk Daftar Hitam, Ini Penyebab dan Akibatnya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Bangga Buatan Indonesia, Luhut Ajak Masyarakat Beli Sepeda Produk Lokal

Whats New
Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Covid-19 Bikin Bisnis Hotel dan Restoran di Jakarta Kian Merana

Whats New
5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

5+ Rahasia dan Cara Mengatur Keuangan Freelancer Zaman Now

Earn Smart
Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Tarif Tol Jakarta-Bandung Terbaru di 2021

Spend Smart
Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Hati-hati, Ada Hoaks Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12!

Whats New
Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Pastikan Kelayakan Terbang Pesawat, Menhub Tinjau Ramp Check di Bandara Soetta

Whats New
Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Tarif Tol Terbaru dari Jakarta Menuju Semarang dan Surabaya di 2021

Spend Smart
Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Satpam Wajib Miliki KTA dan Ijazah, Berapa Biaya Pembuatannya?

Work Smart
Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Cerita Orang Terkaya Paling Muda di India, Pernah Jualan HP Kini Punya Harta Rp 21,7 Triliun

Work Smart
MONEY SEPEKAN:  6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

MONEY SEPEKAN: 6 Maskapai Indonesia yang Kini Tinggal Nama | Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia, Butuh Nikelnya

Whats New
Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Selain Kendaran Listrik, Ini Pendongkrak Melejitnya Harga Nikel

Whats New
Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Elon Musk Sumbangkan 5 Juta Dollar AS untuk Akses Pendidikan Gratis

Whats New
Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Pasca Gempa Majene, Kemenhub Pastikan Pelayanan Penerbangan di Sulawesi Barat Normal

Whats New
Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun

Whats New
Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Erick Thohir Minta 15 Persen Direksi BUMN Dijabat Perempuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X