Sebut Smelter Tak Menguntungkan, Freeport Tegaskan Tetap Lanjutkan Pembangunannya

Kompas.com - 16/10/2020, 13:04 WIB
Staf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOStaf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia kembali menyatakan bahwa pembangunan fasilitas olahan atau smelter di Gresik, Jawa Timur, tidak menguntungkan.

Bahkan, Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, apabila nantinya pembangunan smelter terselesaikan, pihaknya perlu mengucurkan subsidi sebesar 300 juta dollar AS setiap tahunnya, selama 20 tahun ke depan.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa sampai saat ini Freeport akan terus melanjutkan pembangunan fasilitas olahan tersebut.

Baca juga: Bos Freeport Buka Suara soal Antam Garap Tambang Emas Bekas Kelolaannya

Sebagaimana bagian dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah disepakati pada 2018.

“Ini adalah suatu komitmen dari kita, untuk membangun smelter tetap kita lakukan terlepas dari keekonomian pembangunan smelter baru itu, kurang baik. Dalam arti kata tidak ekonomis secara moneter,” tutur Tony dalam diskusi virtual bersama harian Kompas, Kamis (16/10/2020).

Kendati demikian, Tony mengakui, pembangunan smelter yang terletak di kawasan Industri Java Integrated and Port Estate (JIIPE) itu sempat terhenti akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Gresik.

“Dan para kontraktor dan supplier utama kita yaitu Chiyoda dari Jepang, dari Kanada, dan juga Outotec dari Finlandia itu juga sangat terdampak Covid,” ujarnya.

Oleh karenanya, Freeport sempat meminta restu kepada pemerintah untuk menunda tenggat waktu penyelesaian proyek itu dari target awal 2022.

Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita tetap melaksanakan apa yang ada di dalam IUPK, kita akan tetap kita lasanakan kecuali pemerintah berpendapat lain,” ucap Tony.

Baca juga: Ternyata, Emas Bukan Hasil Tambang Utama Freeport



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X