RI Kini Punya Pos Ukur Ulang Emas Buat Lindungi Konsumen

Kompas.com - 16/10/2020, 14:03 WIB
Ilustrasi KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia kini memiliki pos ukur ulang emas yang berguna untuk memastikan ketepatan pengukuran dari transaksi emas. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Pos ukur ulang emas pertama yang dimiliki Indonesia ini berlokasi di Kelurahan Kranggan, Semarang, Jawa Tengah. Peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pada Kamis (15/2020).

Agus mengatakan, ukur ulang merupakan salah satu cara konsumen untuk mengecek kembali kesesuaian kuantitas atau berat suatu produk/barang. Maka, dengan adanya pos ukur ulang emas, konsumen dapat mengecek kembali hasil pengukuran emas dari transaksi yang dilakukan.

Baca juga: Banjir Impor Pakaian dan Aksesori, Ini yang Dilakukan Kemendag

"Keberadaan pos ukur ulang menjadi penting dalam menjamin ketepatan hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan emas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

Ia menjelaskan, emas adalah komoditas yang mempunyai nilai dan harga tinggi. Sehingga bila hasil penimbangan tidak akurat, alhasil konsumen yang akan merugi.

“Maka penting bagi pemerintah untuk menjamin kebenaran hasil penimbangan ini sebagai jaminan perlindungan konsumen,” katanya.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono menambahkan, pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan guna melindungi konsumen dari barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Termasuk dalam hal penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Baca juga: Kemendag Luncurkan Gerobak Digital untuk UMKM, Apa Itu?

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Sebelumnya, dalam kegiatan pengawasan alat UTTP di pertokoan emas wilayah Kranggan, Semarang, ditemukan timbangan elektronik dengan merek ACS dan CHQ yang tidak memiliki izin tipe/tanda pabrik, serta tidak bertanda tera yang digunakan untuk perdagangan. Kedua alat UTTP pun diamankan.

“Pelaku usaha emas diharapkan tidak lagi menggunakan alat ukur yang peruntukkannya bukan untuk emas,” ujar Veri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X