Omnibus Law dan Pancasila

Kompas.com - 16/10/2020, 19:09 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja berada di Gedung Parkir Barang Bukti Ranmor di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2020). Mereka diamankan petugas Kepolisian karena diduga terlibat kericuhan saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10). ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTASejumlah pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja berada di Gedung Parkir Barang Bukti Ranmor di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2020). Mereka diamankan petugas Kepolisian karena diduga terlibat kericuhan saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10).

BELAKANGAN ini kita disibukkan dengan kehebohan Omnibus Law yang kadang disebut juga sebagai Undang-undang Cipta Kerja. Polemik yang terjadi tidak main-main karena telah memakan banyak korban dan juga kerusakan fasilitas umum yang dengan susah payah dan biaya mahal dibangun untuk kepentingan masyarakat luas.

Indonesia seakan terbelah dua dalam kasus Omnibus Law ini yaitu mereka yang setuju dan mendukung serta mereka yang sangat keras menentangnya. Masing-masing memiliki alasan dan argumentasi yang kelihatan sama kuat dan sama masuk akal.

Presiden menjelaskan tentang Omnibus Law yang ditujukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Pada sisi lain Omnibus Law juga ditargetkan untuk memotong alur birokrasi yang selama ini dipandang banyak menghambat dalam proses perijinan usaha dan sekaligus niat para investor berinvestasi di Indonesia.

Sehingga pada dasarnya, Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebuah langkah terobosan yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat memudahkan dan mempercepat aneka program bagi kepentingan rakyatnya. Sebuah niatan yang seharusnya dan juga logikanya akan memperoleh dukungan yang luas dari segenap rakyat Indonesia.

Agak sedikit membingungkan, bahwa ternyata Omnibus Law ini yang logikanya harus didukung bersama, ternyata telah pula menumbuhkan arus besar perlawanan dari pihak yang menentangnya.

Tidak tanggung-tangung karena mereka yang menentang adalah bukan hanya rakyat biasa seperti yang terkuak dipermukaan sebagai pendemo yang ternyata belum pernah membaca Omnibus Law akan tetapi juga banyak kaum cerdik pandai dan para akademisi yang mengemukakan ketidak-setujuannya.

Profesor Riset dan Intelektual Muslim Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar menyatakan Omnibus Law tidak layak secara akademis dan berbahaya terhadap konstitusional. Sementara itu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja perlu diiringi dengan desakan atau tekanan dari publik secara meluas karena tak sedikit pihak yang dirugikan dari peraturan tersebut.

Ada beberapa lagi pendapat para kaum intelektual bangsa yang menganalisis dengan kajian mendalam tentang Omnibus Law yang pada dasarnya menyebut bahwa UU tersebut tidak layak dilaksanakan oleh pemerintah. Alasan-alasan dan argumentasi yang masuk akal juga dikemukakan mengenai tidak layaknya Omnibus Law untuk dilaksanakan di negeri ini.

Sampai di sini pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada dialog atau komunikasi antara para ahli, akademisi kaum terpelajar, professor, doktor dan para praktisi dari pihak yang mendukung dan dari pihak yang menolak untuk duduk bersama-sama merumuskan niat baik yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

Smartpreneur
November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

Rilis
Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Whats New
Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Smartpreneur
Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Earn Smart
[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

Whats New
Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Whats New
Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Work Smart
Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Whats New
Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Whats New
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Whats New
Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X