Omnibus Law dan Pancasila

Kompas.com - 16/10/2020, 19:09 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja berada di Gedung Parkir Barang Bukti Ranmor di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2020). Mereka diamankan petugas Kepolisian karena diduga terlibat kericuhan saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10). ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTASejumlah pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja berada di Gedung Parkir Barang Bukti Ranmor di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2020). Mereka diamankan petugas Kepolisian karena diduga terlibat kericuhan saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10).

Kedua belah pihak selalu mendasari alasan dan analisis masing-masing yang sama yaitu untuk atau demi kesejahteraan rakyat. Sebuah alasan yang sama dan sebangun, sebuah modal besar bagi dapat terselenggaranya dengan mudah dialog dan atau komunikasi dan sayangnya tidak pernah terjadi.

Lebih dari itu justru yang muncul di permukaan sebuah kecenderungan untuk saling mempersalahkan alias saling tuduh satu dengan lainnya dalam membahas Omnibus Law ini.

Sekedar catatan saja, bahwa untuk urusan mencari kesalahan adalah sebuah kerja yang sangat mudah dilakukan oleh siapa saja, bahkan tidak memerlukan pendidikan tinggi sama sekali, karena memang pada dasarnya tidak satu orangpun di permukaan bumi ini yang “sempurna”.

Seiring dengan itu pasti sudah dapat dipahami pula oleh para akademisi dan kalangan cerdik cendikia, profesor, doktor dan lain sebagainya bahwa mekanisme mencari kesalahan orang lain adalah sebuah kegiatan yang jauh dari sebuah proses menyelesaikan persoalan atau problem solving.

Apalagi untuk penyelesaian masalah berkait dengan upaya mensejahterakan rakyat kita sendiri. Perangkat komunikasi dalam mekanisme prosedur dan tata cara mengelola pemerintahan pun sebenarnya sudah tersedia.

Demikianlah yang terjadi terbentuknya 2 kelompok elit negeri yang berbeda pendapat “sangat tajam” dalam melihat Omnibus Law. Landasan pembenarannya selalu saja bahwa dalam “demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang biasa”.

Bisa dipahami, di kalangan elit perbedaan pendapat adalah biasa, karena merupakan bagian dari berdemokrasi. Namun tetap saja pertanyaan yang menggoda adalah, tujuan kita semua untuk berdemokrasi atau untuk menyejahterakan rakyat.

Tanpa kita sadari sangat berlainan dengan kalangan elit, maka perbedaan (pendapat) di kalangan akar rumput adalah sesuatu yang dengan mudah digiring pada persoalan hidup dan mati. Implementasi dan wujud nyata dari hal ini adalah demo di lapangan untuk menentang Omnibus Law yang rawan bagi terjadinya kontak fisik dan destruktif anarkis kemudian terjadi.

Dalam demo besar-besaran menentang Omnibus Law ternyata hasilnya seperti sangat mudah diduga, telah membawa korban dan kerusakan yang tidak main-main. Sebuah kegiatan yang sama sekali tidak menghasilkan apapun kecuali kerugian besar, kerusakan dan jatuhnya korban.

Sebuah kegiatan yang hasilnya sama sekali menjadi tidak ada hubungannya dengan soal Omnibus Law itu sendiri. Sebuah kegiatan sia sia dan sungguh menyedihkan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X