Aturan Penerbangan di Omnibus Law Dinilai Perlu Direvisi, Ini Alasannya

Kompas.com - 17/10/2020, 12:00 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor penerbangan merupakan salah satu sub sektor yang dibahas dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Ahmad Sudiro menyoroti hasil-hasil aturan terkait penerbangan yang tercantum dalam UU sapu jagat itu.

Menurutnya, UU tersebut masih perlu direvisi. Pasalnya, pembahasan mengenai sektor transportasi udara atau penerbangan dinilai masih belum komprehensif.

Ahmad mengatakan, salah satu poin penting yang disebut belum tercantum dalam UU Omnibus Law itu ialah terkait faktor keselematan pesawat.

"Menurut saya, saat ini UU Omnibus Law memang sudah mengatur UU penerbangan tapi belum detail, misalnya memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Baca juga: Bea Cukai Lelang Mobil Sitaan, Harga Mulai Rp 13,8 Juta

Ahmad menyadari, produsen pesawat umumnya berasal dari luar negeri. Namun, pemerintah dinilai perlu melakukan pengawasan terhada hasil produksinya.

"Betul, produk itu luar negeri yang punya tetapi itu bisa dilakukan dengan cacat produk karena pada prinsipnya produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dibuat dan dikeluarkanya dimanapun produk itu digunakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, negara  harus melindungi warga negaranya dalam UU Omnibus Law penerbangan dan harus detail.

Oleh karena itu ucapnya, perlu dilakukan review terkait UU Cipta Kerja. Hal yang perlu ada yakni mengatur terkait dengan para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi melakukan gugatan, jika terjadi cacat produksi yang menyebabkan kecelakaan penerbangan.

Baca juga: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?

Ahmad menilai secara umum UU Omnibus Law sudah baik. Sebab kata dia, tujuan Omnibus Law adalah mengharmonisasikan puluhan UU, yang aturannya bahkan kerap tumpang tindih dan bertentangan.

Meski begitu, Ahmaf menilai banyak aturan-aturan yang seharusnya dimasukan dalam Omnibus Law tentang transportasi.

"Saya melihat UU penerbangan hanya yang diatur adalah bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada," ucapnya.

Baca juga: Luhut Bantah UU Cipta Kerja Dibahas Kejar Tayang dan Tertutup

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Whats New
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Rilis
Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Rilis
IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

Whats New
Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Whats New
Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Whats New
ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

BrandzView
Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Whats New
Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Whats New
Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Whats New
Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Whats New
Luhut: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng Omicron

Luhut: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng Omicron

Whats New
Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Menjaga Kondisi Ekonomi untuk Membuka Peluang Investasi di Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.