Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan Penerbangan di Omnibus Law Dinilai Perlu Direvisi, Ini Alasannya

Kompas.com - 17/10/2020, 12:00 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor penerbangan merupakan salah satu sub sektor yang dibahas dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Ahmad Sudiro menyoroti hasil-hasil aturan terkait penerbangan yang tercantum dalam UU sapu jagat itu.

Menurutnya, UU tersebut masih perlu direvisi. Pasalnya, pembahasan mengenai sektor transportasi udara atau penerbangan dinilai masih belum komprehensif.

Ahmad mengatakan, salah satu poin penting yang disebut belum tercantum dalam UU Omnibus Law itu ialah terkait faktor keselematan pesawat.

"Menurut saya, saat ini UU Omnibus Law memang sudah mengatur UU penerbangan tapi belum detail, misalnya memuat tanggung jawab produsen pesawat jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Baca juga: Bea Cukai Lelang Mobil Sitaan, Harga Mulai Rp 13,8 Juta

Ahmad menyadari, produsen pesawat umumnya berasal dari luar negeri. Namun, pemerintah dinilai perlu melakukan pengawasan terhada hasil produksinya.

"Betul, produk itu luar negeri yang punya tetapi itu bisa dilakukan dengan cacat produk karena pada prinsipnya produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dibuat dan dikeluarkanya dimanapun produk itu digunakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, negara  harus melindungi warga negaranya dalam UU Omnibus Law penerbangan dan harus detail.

Oleh karena itu ucapnya, perlu dilakukan review terkait UU Cipta Kerja. Hal yang perlu ada yakni mengatur terkait dengan para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi melakukan gugatan, jika terjadi cacat produksi yang menyebabkan kecelakaan penerbangan.

Baca juga: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?

Ahmad menilai secara umum UU Omnibus Law sudah baik. Sebab kata dia, tujuan Omnibus Law adalah mengharmonisasikan puluhan UU, yang aturannya bahkan kerap tumpang tindih dan bertentangan.

Meski begitu, Ahmaf menilai banyak aturan-aturan yang seharusnya dimasukan dalam Omnibus Law tentang transportasi.

"Saya melihat UU penerbangan hanya yang diatur adalah bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat belum ada," ucapnya.

Baca juga: Luhut Bantah UU Cipta Kerja Dibahas Kejar Tayang dan Tertutup

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com