Membedah Kekhawatiran Penguasaan Lahan Sawit di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/10/2020, 09:37 WIB
Kebakaran hutan dan lahan perkebunan sawit rakyat terjadi di sejumlah tempat di Desa Bukit Kerikil Bengkalis dan Desa Gurun Panjang di Dumai, Riau, Senin (25/2/2019). Kebakaran hutan dan lahan perkebunan sawit milik rakyat akibat cuaca panas terjadi di Desa Bukit Kerikil Bengkalis dan Gurun Panjang Dumai yang luasnya diperkirakan mencapai puluhan hektar. ANTARA FOTO/ASWADDY HAMIDKebakaran hutan dan lahan perkebunan sawit rakyat terjadi di sejumlah tempat di Desa Bukit Kerikil Bengkalis dan Desa Gurun Panjang di Dumai, Riau, Senin (25/2/2019). Kebakaran hutan dan lahan perkebunan sawit milik rakyat akibat cuaca panas terjadi di Desa Bukit Kerikil Bengkalis dan Gurun Panjang Dumai yang luasnya diperkirakan mencapai puluhan hektar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dikhawatirkan menimbulkan potensi penguasaan lahan yang lebih besar dari perambahan perkebunan sawit. Aturan baru yang dimaksud yakni revisi di Pasal 14 dan 16 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware, mengungkapkan beberapa pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap bisa memicu kerusakan ekologis dan konflik sosial seperti ketidakjelasan terkait bank tanah dan dihapuskannya persentase minimal pengusahaan lahan.

Dilansir dari Harian Kompas, Minggu (18/10/2020), dalam Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penetapan batasan lahan untuk perkebunan mempertimbangkan aspek fisik, ekologis, sosial, dan tata ruang.

Namun, dalam RUU Cipta Kerja versi 812 halaman, penetapan luas lahan hanya mempertimbangkan aspek fisik, yakni jenis tanaman dan ketersediaan lahan yang sesuai agroklimat. Adapun pertimbangan dari aspek ekologis, sosial, dan tata ruang dihapus.

Baca juga: Luhut Bantah UU Cipta Kerja Dibahas Kejar Tayang dan Tertutup

"Apakah hal ini akan diatur lebih lanjut dalam PP (peraturan pemerintah). Bila pengaturannya hanya sesederhana itu, yang terjadi diperkirakan dominasi lahan oleh tanaman yang laku di pasar saja akan terjadi. Saat ini mungkin tanaman sawit yang paling laku," kata Inda.

Pasal lain yang dipermasalahkan yakni Pasal 16 di mana perusahaan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 3 tahun pasca-pemberian status hak tanah dengan luasan minimal 30 persen dari luas hak atas tanah.

Kemudian dalam jangka waktu 6 tahun, perusahaan wajib mengusahakan seluruh luas tanah yang menjadi hak atas tanah dengan tanaman perkebunan.

Sebagaimana diketahui, Pasal 16 mengatur tentang kewajiban perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan lahannya setelah pemberian status hak atas tanah serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Warga Asing Kini Boleh Miliki Apartemen di RI

"(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30 persen (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan," bunyi Pasal 16.

"(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi lanjutan Pasal 16. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X