Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membedah Kekhawatiran Penguasaan Lahan Sawit di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/10/2020, 09:37 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR dikhawatirkan menimbulkan potensi penguasaan lahan yang lebih besar dari perambahan perkebunan sawit. Aturan baru yang dimaksud yakni revisi di Pasal 14 dan 16 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware, mengungkapkan beberapa pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap bisa memicu kerusakan ekologis dan konflik sosial seperti ketidakjelasan terkait bank tanah dan dihapuskannya persentase minimal pengusahaan lahan.

Dilansir dari Harian Kompas, Minggu (18/10/2020), dalam Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penetapan batasan lahan untuk perkebunan mempertimbangkan aspek fisik, ekologis, sosial, dan tata ruang.

Namun, dalam RUU Cipta Kerja versi 812 halaman, penetapan luas lahan hanya mempertimbangkan aspek fisik, yakni jenis tanaman dan ketersediaan lahan yang sesuai agroklimat. Adapun pertimbangan dari aspek ekologis, sosial, dan tata ruang dihapus.

Baca juga: Luhut Bantah UU Cipta Kerja Dibahas Kejar Tayang dan Tertutup

"Apakah hal ini akan diatur lebih lanjut dalam PP (peraturan pemerintah). Bila pengaturannya hanya sesederhana itu, yang terjadi diperkirakan dominasi lahan oleh tanaman yang laku di pasar saja akan terjadi. Saat ini mungkin tanaman sawit yang paling laku," kata Inda.

Pasal lain yang dipermasalahkan yakni Pasal 16 di mana perusahaan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 3 tahun pasca-pemberian status hak tanah dengan luasan minimal 30 persen dari luas hak atas tanah.

Kemudian dalam jangka waktu 6 tahun, perusahaan wajib mengusahakan seluruh luas tanah yang menjadi hak atas tanah dengan tanaman perkebunan.

Sebagaimana diketahui, Pasal 16 mengatur tentang kewajiban perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan lahannya setelah pemberian status hak atas tanah serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Warga Asing Kini Boleh Miliki Apartemen di RI

"(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30 persen (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan," bunyi Pasal 16.

"(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi lanjutan Pasal 16. 

Perubahan di RUU Cipta Kerja

Dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan tersebut diubah, yakni perusahaan wajib mengusahakan lahannya paling lambat dua tahun setelah pemberian status hak atas tanah. Lahan yang belum diusahakan dalam jangka waktu tersebut kemudian akan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Inda, dalam RUU Cipta Kerja memang diubah ketentuan batas pengusahaan lahan dari tiga tahun menjadi dua tahun. Namun, terdapat ketidakjelasan aturan terkait maksud dari diusahakan, indikasi, dan berapa persen penanaman tersebut.

Baca juga: Bank Dunia Sebut UU Cipta Kerja Dukung Pemulihan Ekonomi RI

"Bila pemberian status hak atas tanahnya tidak clear and clean, maka dua tahun ini akan menjadi alasan bagi perusahaan sehingga lahan-lahan masyarakat akan digusur. Begitu juga bila pengawasan tidak dilakukan dengan baik dan jelas dapat berpotensi menjadi land banking (bank tanah) bagi perusahaan," ujar dia.

Sementara itu, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah Machmud menegaskan, ketentuan lebih detail dalam revisi pasal-pasal terkait perkebunan di UU Cipta Kerja akan diatur dalam regulasi turunan. 

”Jadi, ketentuan tersebut bukan dihapus, melainkan diatur di PP. Kuncinya ada di Ayat 2. Info dari Kementerian Pertanian, di Ayat 2 dijelaskan batasan itu tidak bisa sama rata, tergantung jenis tanaman dan ketersediaan lahan yang sesuai agroklimat,” ujar dia.

Baca juga: Menaker: UU Cipta Kerja Bergigi Kuat, Tidak Ompong

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com