Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Menaker Soal "Pegawai Kontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/10/2020, 10:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan salah satunya yakni terkait kekhawatiran status pegawai kontrak seumur hidup. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus.

Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, beralasan dihapuskannya Pasal 59 yang mengatur batas waktu karena UU Cipta Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain. 

"Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di undang-undang, tidak akan ada fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika dinamika tenaga kerja tinggi," kata Ida dikutip dari Harian Kompas, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Peneliti LIPI Sebut UU Cipta Kerja Langgengkan Outsourcing

Ia menuturkan, soal batas waktu PKWT pekerja kontrak masih akan dibahas lagi dalam aturan turunan. Aturan batasan waktu kontrak kerja hingga maksimal 3 tahun dinilai kurang fleksibel.

"Kami sudah sepakat bersama teman-teman di forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan buruh), hal ini akan dibicarakan dalam perumusan peraturan pemerintah (PP). Jadi, tidak diisi sendiri oleh pemerintah," ujar dia. 

Sebelumnya, Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aloysius Budi Santoso, menepis kabar bahwa pengusaha akan mempekerjakan pekerja kontrak seumur hidup.

"Kalau ada informasi di publik kita sebagai pengusaha bisa membuat kontrak seumur hidup, itu tidak tepat," tegas dia dalam webinar virtual yang dihelat Apindo DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?

Menurut Aloy, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih dibatasi untuk pekerjaan tertentu. Namun, yang masih jadi kebimbangan para pengusaha adalah masa kontrak pekerja dengan status PKWT.

Oleh sebab itu, pengusaha masih menantikan aturan turunan UU Cipta Kerja yang berupa peraturan pemerintah (PP).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

[KURASI KOMPASIANA] Usulan Kompasianer untuk Mengentaskan Buta Aksara

Work Smart
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Transfer BRI ke BRI dan Bank Lain dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Cara Upgrade ShopeePay Plus agar Bisa Transfer Saldo ke Rekening Bank

Spend Smart
Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Cara Daftar BBM Subsidi Lewat Link subsiditepat.mypertamina.id

Whats New
Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Daftar Gerai Transmart yang Tutup Permanen

Whats New
Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Ekonom: Kecil Kemungkinan BI Naikkan Suku Bunga Acuan dalam Jangka Pendek

Whats New
Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan 'Commuter Feeder'

Pengguna KRL Jabodetabek Hari Senin Diprediksi 800.000 Orang, KCI Tambah Perjalanan "Commuter Feeder"

Whats New
Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peran OJK Makin Kuat, Kini Punya 15 Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Meski Melambat, The Fed Diprediksi Masih akan Naikkan Suku Bunga Acuan

Whats New
Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Lion Air Group Buka Lowongan Kerja Pramugari dan Pramugara, Simak Syaratnya

Work Smart
PLN Targetkan 31 Pulau 3T di Jatim Teraliri Listrik Akhir 2023

PLN Targetkan 31 Pulau 3T di Jatim Teraliri Listrik Akhir 2023

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 15 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 15 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Work Smart
Kementerian ESDM: Indonesia Miliki Potensi EBT 3.686 GW untuk Modal Transisi Energi

Kementerian ESDM: Indonesia Miliki Potensi EBT 3.686 GW untuk Modal Transisi Energi

Whats New
Pemkab Rote Ndao Sepakati Kerja Sama dengan Surga Marina Indonesia Kembangkan Kawasan Marina Terpadu

Pemkab Rote Ndao Sepakati Kerja Sama dengan Surga Marina Indonesia Kembangkan Kawasan Marina Terpadu

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+