Penjelasan Menaker Soal "Pegawai Kontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/10/2020, 10:20 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan salah satunya yakni terkait kekhawatiran status pegawai kontrak seumur hidup. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus.

Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, beralasan dihapuskannya Pasal 59 yang mengatur batas waktu karena UU Cipta Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain. 

"Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di undang-undang, tidak akan ada fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika dinamika tenaga kerja tinggi," kata Ida dikutip dari Harian Kompas, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Peneliti LIPI Sebut UU Cipta Kerja Langgengkan Outsourcing

Ia menuturkan, soal batas waktu PKWT pekerja kontrak masih akan dibahas lagi dalam aturan turunan. Aturan batasan waktu kontrak kerja hingga maksimal 3 tahun dinilai kurang fleksibel.

"Kami sudah sepakat bersama teman-teman di forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan buruh), hal ini akan dibicarakan dalam perumusan peraturan pemerintah (PP). Jadi, tidak diisi sendiri oleh pemerintah," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aloysius Budi Santoso, menepis kabar bahwa pengusaha akan mempekerjakan pekerja kontrak seumur hidup.

"Kalau ada informasi di publik kita sebagai pengusaha bisa membuat kontrak seumur hidup, itu tidak tepat," tegas dia dalam webinar virtual yang dihelat Apindo DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?

Menurut Aloy, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih dibatasi untuk pekerjaan tertentu. Namun, yang masih jadi kebimbangan para pengusaha adalah masa kontrak pekerja dengan status PKWT.

Oleh sebab itu, pengusaha masih menantikan aturan turunan UU Cipta Kerja yang berupa peraturan pemerintah (PP).

Halaman:
Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Volume Penjualan Semen Baturaja Tumbuh 5 Persen hingga September 2021

Rilis
Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Dirut INKA: Ada Indikasi Human Error pada Kecelakaan LRT Jabodebek

Whats New
Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Ini 22 Bank dengan Tarif Transfer Antarbank yang Turun Jadi Rp 2.500

Whats New
Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

Dompet Digital Makin Diminati, Sudah Yakin dengan Keamanannya?

BrandzView
Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

Punya Peran Menjaga Stabilitas Perekonomian Negara, Perempuan Pelaku UMKM Perlu Dukungan

BrandzView
Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Kemenkeu soal Tarif Cukai Rokok: Insya Allah Ditetapkan Bulan Ini

Whats New
Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Kemendag Catat 7.368 Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce

Rilis
Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Apa Itu Delisting Saham dan Bagaimana Dampaknya ke Investor?

Spend Smart
Tes PCR Bakal Diterapkan di Semua Moda Transportasi, Jokowi Minta Harganya Turun Jadi Rp 300.000

Tes PCR Bakal Diterapkan di Semua Moda Transportasi, Jokowi Minta Harganya Turun Jadi Rp 300.000

Whats New
FAO Apresiasi Capaian Pembangunan Pertanian di Masa Covid-19

FAO Apresiasi Capaian Pembangunan Pertanian di Masa Covid-19

Rilis
LRT Jabodebek Tabrakan, Masinis Alami Luka Ringan

LRT Jabodebek Tabrakan, Masinis Alami Luka Ringan

Whats New
Tabrakan LRT Jabodebek, Kemenhub: Soal Kecelakaan Tanya ke INKA

Tabrakan LRT Jabodebek, Kemenhub: Soal Kecelakaan Tanya ke INKA

Whats New
Capaian Vaksin Rendah, 4 Provinsi Ini Jadi Sorotan Jokowi

Capaian Vaksin Rendah, 4 Provinsi Ini Jadi Sorotan Jokowi

Whats New
FinanSiap Diharapkan Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak Muda

FinanSiap Diharapkan Tingkatkan Literasi Keuangan di Kalangan Anak Muda

Rilis
Kasus Covid-19 di 105 Kota dan Kabupaten Naik, Pemerintah Waspadai Gelombang Ketiga

Kasus Covid-19 di 105 Kota dan Kabupaten Naik, Pemerintah Waspadai Gelombang Ketiga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.