KILAS

Hadiri Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa, Kemendes Bicara Soal Penyaluran Bantuan dari Kementrian

Kompas.com - 18/10/2020, 20:24 WIB
acara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10/2020). Dok. Kemendes PDTTacara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10/2020).

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai, selama ini telah banyak program kementerian yang masuk ke desa, namun penyalurannya kurang maksimal dan tidak tepat sasaran.

Hal itu disampaikan dalam acara Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendes 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, di Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10/2020).

Meski demikian, Abdul mengaku optimistis. Menuriutnya, hal itu bisa diatasi melalui program Sustainable Development Goals ( SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai informasi, SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Kemendes PDTT Catat 91 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

Program tersebut dibentuk guna mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

"SDGs Desa menjadi pedoman Kepala Desa dalam penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga semua program pemerintah akan tepat sasaran, tidak akan terjadi penumpukan pada satu orang tertentu," jelasnya.

Dengan demikian, Abdul semakin yakin, lewat program SDGs, target desa sehat dan tanpa kemiskinan akan terwujud.

Di sisi lain, menurut Abdul, desa tanpa kemiskinan sendiri bukan berarti tidak ada warganya yang miskin.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

"Namun, kemiskinan yang ada di desa akan tertangani sesuai dengan kewajiban pemerintah, itu yang disebut dengan negara hadir, memiliki akses terhadap jaring pengaman sosial," jelasnya.

Di Indonesia, kata Mendes PDTT, usaha mengentaskan kemiskinan itu diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau kemudian disebut SDGs Nasional.

Kemudian, sambung Abul, program tersebut diturunkan ke level paling bawah menjadi SDGs Desa.

Ia menambahkan, beberapa poin yang belum ada dalam SDGs Global maupun Nasional yakni memasukkan unsur kearifan lokal dan religiusitas dalam setiap pembangunan.

Baca juga: Wapres: Peringkat SDGs Indonesia Tertinggal dari Negara Asia Tenggara Lain

Adapun SDGs Desa yang dimaksud di atas terdapat 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain Desa Tanpa kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan dan Desa Sehat dan Sejahtera.

"Selain itu, juga ada Pendidikan Desa Berkualitas, Desa Berkesetaraan gender, Desa Layak Air bersih dan Sanitasi," kata Abdul seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Minggu (18/10/2020).

Selanjutnya, sambung Abdul, terdapat Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa serta Inovasi dan Infrastruktur Desa.

"Tak ketinggalan tujuan Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan, serta Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan," jelasnya.

Baca juga: SDGs Era New Normal: Pentingnya Sinergi Swasta dan Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Di samping itu, juga terdapat tujuan Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa, Ekosistem Laut Desa, Ekosistem Daratan Desa, Desa Damai dan Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa dan Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X