Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Apakah Bisa Indonesia Maju?

Kompas.com - 19/10/2020, 06:06 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

Sebagaimana layaknya sebuah gagasan yang dimunculkan oleh pihak manapun, maka sudah dapat dipastikan akan banyak masih mengandung kekurangan dan bahkan kesalahan kesalahan dari formula yang disusun tersebut.

Logikanya dari pihak yang lebih ahli dalam bidang tertentu dan mampu melihat kesalahan atau kekurangan dari gagasan tersebut seyogyanya datang bergabung dan menyodorkan saran perbaikan agar ide tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Dapat dimaklumi munculnya kelompok orang-orang pandai cerdik cendikia, akademisi dengan berbagai gelar, singkatnya kelompok elit negeri mengemukakan tentang banyak hal yang “salah” dan atau “keliru” dalam konsep Omnibus Law tersebut.

Pihak ini mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan mengulas secara detil dan teknis akademis tentang kesalahan dan kekeliruan dari Omnibus Law , dan terkadang dengan nada yang “menyerang”.

Sampai di sini, apabila memang benar mereka mendasari argumen-argumennya atas nama kepentingan rakyat Indonesia, maka seharusnya masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Baca juga: Jokowi: 25 Tahun Lagi, Kita Harus Jadikan Indonesia Negara Maju

Mudah sekali diselesaikan karena dasar pemikiran dari penggagas Omnibus Law adalah berawal dari “untuk kepentingan rakyat”, untuk kepentingan Indonesia maju. Dengan pemikiran yang memiliki sasaran yang sama (kepentingan masyarakat dan untuk Indonesia maju), maka dengan langkah musyawarah pasti akan segera tercapai kemufakatan bersama untuk menyempurnakan Omnibus Law.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Singkat kata, bila ada kebersamaan dalam upaya menuju Indonesia maju , maka perbedaan pendapat dan penilaian berbeda akan menjadi sangat cair untuk diselesaikan.

Sangat bertentangan dengan itu, yang terjadi adalah para elit kita terbelah menjadi 2 pihak yang mempertahankan masing-masing kedudukannya yang setuju dan yang tidak setuju. Tuduh menuduh dan saling menyalahkan berkembang biak di berbagai arena media sosial dan media main stream setiap hari dan cenderung membakar emosi.

Elit negeri terbelah dengan pendiriannya masing-masing yang membuatnya jauh dari posisi kebersamaan membangun negeri. Muncul pernyataan pernyataan antara lain bahwa perbedaan pendapat adalah “biasa” di dalam negara demokrasi.

Dalam demokrasi harus ada pihak oposisi yang terus menerus harus mengkritisi pemerintah .

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.