Mengapa Data Menjadi Penting Bagi Ekonomi Digital Nasional?

Walaupun pergerakan data lintas negara menjadi basis bagi perkembangan ekonomi digital modern, Devi menambah, sejumlah negara masih menerapkan restriksi, termasuk Indonesia.

“Pada awalnya Indonesia mengacu pada rezim PP 82/2012 yang mewajibkan seluruh data disimpan di dalam negeri. Hal ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses UMKM untuk menerima layanan digital yang kompetitif,” tuturnya.

Menurutnya, revisi PP 82/2012 dalam bentuk PP 71/2019 menjadi jalan keluar yang cukup baik, tidak hanya menghilangkan restriksi tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Hanya saja, lanjut Devi, sejak terbitnya PP tersebut setahun yang lalu, aturan turunan terutama terkait penyelenggaran sistem elektronik untuk sektor privat masih belum ada.

Baca juga: Mastercard Punya Strategi Ciptakan Ekonomi Digital Inklusif, Apa Saja?

“Dunia usaha masih wait and see dengan aturan turunan yang ada. Terlebih berdasarkan draft Rancangan Peraturan Menteri yang diuji-publikkan bulan Maret kemarin terdapat sinyalemen bahwa Indonesia akan kembali ke rezim proteksi. Hal ini perlu dihindari,” ucapnya.