Mengapa Data Menjadi Penting Bagi Ekonomi Digital Nasional?

Kompas.com - 19/10/2020, 14:48 WIB
Ilustrasi digital SHUTTERSTOCKIlustrasi digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan transformasi digital dinilai perlu terus dilakukan.

Pasalnya, semenjak merebaknya pandemi Covid-19 banyak sektor usaha yang tidak mampu beradaptasi dengan mengadalkan teknologi digital mengalami perlambatan kinerja.

Digitalisasi sektor jasa Indonesia sangat berguna untuk mendorong daya saing dan produktivitas pelaku industri," ujar Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD), Devi Ariyan dalam diskusi virtual, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Pada 2025, Ekonomi Digital RI Bisa Capai Rp 1.995 Triliun

Menurutnya, para pelaku usaha, khususnya UMKM, akan mendapatkan keuntungan lebih apabila telah menggunakan teknologi digital.

Sebab, teknologi digital akan mampu memberikan jangkauan pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM.

Hasil riset Asia Pacific MSME Trade Coalition (AMTC) menyebutkan, digitalisasi dapat menghemat biaya ekspor UMKM di India, China, Korea Selatan, dan Thailand hingga 339 miliar dollar AS.

"Riset AMTC tersebut juga menemukan bahwa teknologi digital menghemat waktu untuk ekspor dari UMKM sebesar 29 persen dan mereduksi biaya ekspor hingga 82 persen," kata Devi.

Baca juga: Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

Untuk meningkatkan transformasi digital tersebut, data dinilai menjadi faktor kunci. Sebab, melalui data lah perdagangan antar negara menjadi lebih cepat dan mudah.

Hasil studi McKinsey mengatakan, kontribusi pergerakan data dalam perekonomian global mencapai 2,8 triliun dollar AS dan diperkirakan mencapai 11 triliun dollar AS pada tahun 2025.

“Saat ini industri tergabung dalam satu rantai nilai global, dimana perkembangan teknologi informasi memudahkan koordinasi industri lintas negara,” ujar Devi.

Walaupun pergerakan data lintas negara menjadi basis bagi perkembangan ekonomi digital modern, Devi menambah, sejumlah negara masih menerapkan restriksi, termasuk Indonesia.

“Pada awalnya Indonesia mengacu pada rezim PP 82/2012 yang mewajibkan seluruh data disimpan di dalam negeri. Hal ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses UMKM untuk menerima layanan digital yang kompetitif,” tuturnya.

Menurutnya, revisi PP 82/2012 dalam bentuk PP 71/2019 menjadi jalan keluar yang cukup baik, tidak hanya menghilangkan restriksi tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Hanya saja, lanjut Devi, sejak terbitnya PP tersebut setahun yang lalu, aturan turunan terutama terkait penyelenggaran sistem elektronik untuk sektor privat masih belum ada.

Baca juga: Mastercard Punya Strategi Ciptakan Ekonomi Digital Inklusif, Apa Saja?

“Dunia usaha masih wait and see dengan aturan turunan yang ada. Terlebih berdasarkan draft Rancangan Peraturan Menteri yang diuji-publikkan bulan Maret kemarin terdapat sinyalemen bahwa Indonesia akan kembali ke rezim proteksi. Hal ini perlu dihindari,” ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

Rilis
Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Whats New
Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Whats New
Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Whats New
Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Whats New
Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Whats New
Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Whats New
IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

Whats New
Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Rilis
Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Work Smart
Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Whats New
Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Polemik Pangan di Awal Tahun: Habis Kedelai, Terbitlah Daging Sapi

Polemik Pangan di Awal Tahun: Habis Kedelai, Terbitlah Daging Sapi

Whats New
Masih Ada Peluang Guru Honorer Jadi CPNS

Masih Ada Peluang Guru Honorer Jadi CPNS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X