Mengapa Data Menjadi Penting Bagi Ekonomi Digital Nasional?

Kompas.com - 19/10/2020, 14:48 WIB
Ilustrasi digital SHUTTERSTOCKIlustrasi digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan transformasi digital dinilai perlu terus dilakukan.

Pasalnya, semenjak merebaknya pandemi Covid-19 banyak sektor usaha yang tidak mampu beradaptasi dengan mengadalkan teknologi digital mengalami perlambatan kinerja.

Digitalisasi sektor jasa Indonesia sangat berguna untuk mendorong daya saing dan produktivitas pelaku industri," ujar Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD), Devi Ariyan dalam diskusi virtual, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Pada 2025, Ekonomi Digital RI Bisa Capai Rp 1.995 Triliun

Menurutnya, para pelaku usaha, khususnya UMKM, akan mendapatkan keuntungan lebih apabila telah menggunakan teknologi digital.

Sebab, teknologi digital akan mampu memberikan jangkauan pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM.

Hasil riset Asia Pacific MSME Trade Coalition (AMTC) menyebutkan, digitalisasi dapat menghemat biaya ekspor UMKM di India, China, Korea Selatan, dan Thailand hingga 339 miliar dollar AS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Riset AMTC tersebut juga menemukan bahwa teknologi digital menghemat waktu untuk ekspor dari UMKM sebesar 29 persen dan mereduksi biaya ekspor hingga 82 persen," kata Devi.

Baca juga: Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

Untuk meningkatkan transformasi digital tersebut, data dinilai menjadi faktor kunci. Sebab, melalui data lah perdagangan antar negara menjadi lebih cepat dan mudah.

Hasil studi McKinsey mengatakan, kontribusi pergerakan data dalam perekonomian global mencapai 2,8 triliun dollar AS dan diperkirakan mencapai 11 triliun dollar AS pada tahun 2025.

“Saat ini industri tergabung dalam satu rantai nilai global, dimana perkembangan teknologi informasi memudahkan koordinasi industri lintas negara,” ujar Devi.

Walaupun pergerakan data lintas negara menjadi basis bagi perkembangan ekonomi digital modern, Devi menambah, sejumlah negara masih menerapkan restriksi, termasuk Indonesia.

“Pada awalnya Indonesia mengacu pada rezim PP 82/2012 yang mewajibkan seluruh data disimpan di dalam negeri. Hal ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses UMKM untuk menerima layanan digital yang kompetitif,” tuturnya.

Menurutnya, revisi PP 82/2012 dalam bentuk PP 71/2019 menjadi jalan keluar yang cukup baik, tidak hanya menghilangkan restriksi tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Hanya saja, lanjut Devi, sejak terbitnya PP tersebut setahun yang lalu, aturan turunan terutama terkait penyelenggaran sistem elektronik untuk sektor privat masih belum ada.

Baca juga: Mastercard Punya Strategi Ciptakan Ekonomi Digital Inklusif, Apa Saja?

“Dunia usaha masih wait and see dengan aturan turunan yang ada. Terlebih berdasarkan draft Rancangan Peraturan Menteri yang diuji-publikkan bulan Maret kemarin terdapat sinyalemen bahwa Indonesia akan kembali ke rezim proteksi. Hal ini perlu dihindari,” ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Jatuhkan Bukti ke Laut, KKP Bekuk 2 Kapal Asing Asal Malaysia dan Filipina

Sempat Jatuhkan Bukti ke Laut, KKP Bekuk 2 Kapal Asing Asal Malaysia dan Filipina

Rilis
Dukung Antusiasme Investor Muda, Sinarmas Sekuritas Luncurkan Aplikasi SimInvest

Dukung Antusiasme Investor Muda, Sinarmas Sekuritas Luncurkan Aplikasi SimInvest

Rilis
Margo Yuwono Resmi Jadi Kepala BPS Gantikan Suhariyanto

Margo Yuwono Resmi Jadi Kepala BPS Gantikan Suhariyanto

Whats New
Anggota DPR: Realisasi Anggaran Food Estate Jangan Tumpang Tindih

Anggota DPR: Realisasi Anggaran Food Estate Jangan Tumpang Tindih

Whats New
Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Cara dan Syarat Perpanjang SKCK Secara Online

Whats New
Saham-saham Ini Berpotensi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Saham-saham Ini Berpotensi Dilepas BP Jamsostek, Apa Kata Analis?

Whats New
PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

PT Ferron Par Pharmaceuticals Pasang PLTS 3.000 Meter Persegi di Cikarang

Rilis
Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Masih Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19, IHSG Menguat, Rupiah Stagnan

Whats New
Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Ekspor Dilarang, KKP Selamatkan Rp 138,4 Miliar dari Penyelundupan Benih Lobster

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Kurs Rupiah di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Dideportasi dari Malaysia, 145 Pekerja Migran Bermasalah Langsung Dikarantina

Whats New
Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X