Hingga Pertengahan Oktober, Realisasi PEN Baru 49,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga pertengahan Oktober 2020 sebesar Rp 344,11 triliun.

Angka tersebut setara dengan 49,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 695,2 triliun.

Bendahara Negara itu pun menilai serapan anggaran PEN tersebut sudah mengalami percepatan dalam dua bulan terakhir. Beberapa hal yang menjadi faktor percepatan realisasi anggaran diantaranya diakibatkan oleh serapan anggaran untuk insentif usaha Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) Pemulihan dan Program Kartu Prakerja.

Selain itu, ada juga program baru yang langsung segera direalisasikan, seperti Bantuan Produktif UMKM dan Subsidi Gaji.

Baca juga: Awal Pekan, IHSG Ditutup Naik ke Level 5.126

“Penyerapan program PEN akselerasinya luar biasa dalam dua bulan terakhir, jadi dalam hal ini suatu evolusi yang sangat positif dari respon seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan pemerintah daerah," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (19/10/2020).

Pemerintah juga telah melakukan realokasi dari beberapa anggaran di klaster-klaster yang termasuk dalam program PEN.

Secara rinci, Sri Mulyani mengungkapkan untuk realisasi anggaran PEN di sektor kesehatan mencapai Rp 27,59 triliun, atau ada kenaikan Rp 5,66 triliun dari bulan sebelumnya. Realisasi kesehatan ini baru mencapai 31,53 persen dari pagu Rp 87,5 triliun.

Selanjutnya, dana yang dialokasikan ke perlindungan sosial menjadi Rp 167 triliun, naik Rp 10 triliun dari bulan sebelumnya. Untuk realisasi, perlindungan sosial telah terserap 81,9 persen dari pagu Rp 203,9 triliun.

Untuk program sektoral kementerian/lembaga dan Pemda naik Rp 1,39 triliun, sehingga realisasinya Rp 28 triliun atau terserap 26 persen dari pagu. Insentif usaha naik Rp 1,61 triliun menjadi Rp 29,68 triliun atau terserap 24,6 persen dari pagu Rp 120,61 triliun.

Baca juga: Cegah PHK, SKK Migas Minta Kontraktor Percepat Pengadaan Barang dan Jasa