Ada Pandemi, Bagaimana Prospek Pembiayaan Modal Kerja untuk Industri Konstruksi?

Kompas.com - 19/10/2020, 18:55 WIB
Ilustrasi konstruksi. cammconstruction.comIlustrasi konstruksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Infrastruktur menjadi bagian penting untuk kemajuan ekonomi suatu negara. Namun demikian, kesehatan masyarakat tak bisa diabaikan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Jalan sebagai penghubung antar pulau dan daerah bisa memotong biaya distribusi pangan dan industri dari berbagai pelosok negeri.

"Jadi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kita terus menggenjot pembangunan infrastruktur, dan sektor kesehatan juga menjadi perhatian kita semua. Artinya, pembangun ekonomi dan kesehatan harus dilakukan secara bersamaan," kata Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud dalam webinar di Jakarta, akhir pekan lalu.

Baca juga: Ada Pandemi, BUMN Konstruksi Pastikan Pengerjaan Proyek Tetap Berjalan

Menurut Nicodemus, pihaknya terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Salah satu infrastruktur yang berperan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan yang membantu kelancaran distribusi logistik dan konektivitas antardaerah.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan adalah upaya peningkatan konektivitas, memperkuat daya saing infrastruktur, dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional.

Menurut Nicodemus, dalam setiap pembangunan infrastruktur mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek sosial, diterima oleh masyarakat (socially acceptable), secara ekonomi menguntungkan (economically viable), dan ramah lingkungan (environmentally sound).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, tahun ini Kementerian PUPR menyiapkan lebih dari 6,055 paket pembangunan infrastruktur dengan menelan anggaran tidak kurang dari Rp 80 triliun, dan tahun depan diperkiraan ada sekitar 10.000 paket pembangunan infrastruktur dengan anggaran sekitar Rp 149 triliun.

Baca juga: New Normal, Pemerintah Percepat Buka Aktivitas Tambang, Konstruksi, dan Perkebunan

"Jadi kalau kita perhatikan anggarannya, tahun depan itu tentu paket pembangunan infrastruktur konstruksi menjadi dua kali lipat dibanding tahun ini," jelas Nicodemus.

Nicodemus memastikan, belanja infrastruktur pemerintah di 2021 menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi.

Pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur yang padat karya serta mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional.

 

Adapun Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman menuturkan, ada tiga aspek dalam pelaku usaha konstruksi, yaitu peluang proyek, perizinan dan modal kerja.

Ketiga hal tersebut yang perlu dilihat oleh pemerintah agar pelaku usaha nasional dapat berdaya saing di era persaingan terbuka dan globalisasi.

Dari sisi pelaku usaha di setiap lini sektor konstruksi hingga ke rantai pasok, kondisi pandemi sejak awal maret lalu sangat tidak menguntungkan dan perlu langkah cermat agar dapat melalui krisis ini dengan baik.

Baca juga: Optimisme Sektor Pembiayaan dan Konstruksi di Tengah Pandemi

Para lelaku usaha membutuhkan kesempatan dan dukungan dari pemerintah agar dapat bounce-back pada kuartal IV 2020 dan sepanjang tahun 2021.

Adpaun anggaran infrastruktur pemerintah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 400 triliun. Menurut Andi, perlu roadmap yang jelas terhadap pengalokasi dana tersebut, khususnyapengalokasian bagi pelaku usaha nasioan dan rantai pasok nasional yang akan dapat terus berkonstribusi bagi pembangunan infrastruktur nasional.

Andi mencontohkan, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) haruslah mengutamakan pelaku usaha nasional serta menggunakan produk atau bahan meteria seperti baja, semen, batu nasional.

Tujuannya agar rantai pasok nasional dapat berdaya saing menghadapi material-materil dari luar negeri yang selalu ini sulit bersaing.

Baca juga: Dampak Corona, Pengusaha Konstruksi Keluhkan Keterlambatan Pengerjaan Proyek

Selain itu, dalam proses tender harus ada standar minimum harga yang akan ditawarkan. Dengan begitu, pelaku usaha tetap untung dan kualitas proyek yang dilaksanakan tetap berkualitas.

"Pemerintah dan BUMN tidak boleh lagi menawar 80 persen dan hanya fokus yang memberikan proyek kepada pelaku usaha yang memberikan penawaran yang lebih rendah karena indikator kesuksesan tidak hanya dari penawaran proposal melainkan kesuksesan proyek dan kualitas jangka panjang," sebut Andi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.